ARUSBAWAH.CO -  Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Syahariah Mas’ud, membuka kemungkinan memanggil sejumlah perguruan tinggi penerima program GratisPol untuk meminta penjelasan terkait arah kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam beberapa tahun ke depan.

Langkah itu muncul di tengah masih ramainya sorotan terhadap kenaikan UKT di berbagai daerah, termasuk kekhawatiran bahwa biaya kuliah yang terus meningkat dapat mengurangi efektivitas program bantuan pendidikan yang saat ini digulirkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Menurut Syahariah, persoalan UKT perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan jangkauan penerima manfaat GratisPol.

“Kalau UKT naik sementara pembiayaan pendidikan berasal dari program GratisPol, tentu dampaknya bisa membuat jumlah penerima manfaat menjadi lebih sedikit,” ujarnya.

DPRD Kaltim Pertimbangkan Memanggil Perguruan Tinggi

Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kaltim yang membidangi pendidikan, Syahariah menilai perlu ada keterbukaan dari pihak perguruan tinggi terkait perencanaan biaya pendidikan dalam jangka menengah hingga panjang.

Karena itu, ia mengaku berinisiatif untuk membuka ruang dialog dengan kampus-kampus yang menjadi mitra program GratisPol.

Menurutnya, penjelasan dari pihak universitas penting untuk mengetahui bagaimana proyeksi UKT yang akan diterapkan dalam lima tahun mendatang, termasuk faktor-faktor yang menjadi dasar penentuan biaya kuliah.

“Ke depan, kami ingin mengetahui seperti apa rencana UKT yang diterapkan perguruan tinggi dalam beberapa tahun ke depan, sehingga program bantuan pendidikan dapat berjalan lebih optimal,” katanya.

Hetifah Minta Penetapan UKT Dievaluasi

Sorotan terhadap UKT sebelumnya juga disampaikan Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian.

Ia menilai penetapan besaran UKT di perguruan tinggi perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tidak membebani mahasiswa dan keluarga.

Menurut Hetifah, tingginya UKT tidak selalu berkaitan dengan tambahan pendanaan yang diterima kampus, tetapi juga bisa dipengaruhi metode perhitungan biaya layanan pendidikan yang diterapkan masing-masing perguruan tinggi.

Ia menyebut keluhan mengenai kenaikan UKT tidak hanya terjadi di Kalimantan Timur, tetapi juga muncul di berbagai daerah lain di Indonesia.

Karena itu, Hetifah mendorong agar pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyusun standar yang lebih jelas terkait kebijakan UKT, baik untuk perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Kampus Punya Alasan Naikkan UKT

Di sisi lain, perguruan tinggi juga memiliki argumentasi tersendiri terkait penyesuaian biaya kuliah.

Kenaikan biaya operasional akibat inflasi menjadi salah satu faktor yang sering dikemukakan kampus.

Kebutuhan untuk membayar tenaga pengajar, perawatan fasilitas, pengembangan laboratorium, hingga peningkatan kualitas pendidikan dinilai terus meningkat dari tahun ke tahun.

Namun demikian, sejumlah kalangan menilai kenaikan UKT tidak bisa menjadi satu-satunya solusi dalam menutup kebutuhan pendanaan perguruan tinggi.

Penguatan program beasiswa dan dukungan pembiayaan pendidikan dari pemerintah maupun sektor swasta dinilai tetap diperlukan agar akses pendidikan tinggi tetap terjangkau.

GratisPol Sudah Salurkan Rp421 Miliar untuk Puluhan Ribu Mahasiswa

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengklaim program GratisPol Pendidikan terus berjalan dengan realisasi yang cukup besar.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, sebelumnya menyebut hingga Mei 2026 total anggaran yang telah disalurkan mencapai Rp421 miliar.

Dana tersebut diberikan kepada 88.493 mahasiswa penerima bantuan pendidikan yang berasal dari dalam maupun luar daerah.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 24.890 mahasiswa menerima bantuan pada 2025 dengan total anggaran Rp133 miliar.

Sedangkan pada 2026, bantuan telah disalurkan kepada 63.603 mahasiswa dengan nilai mencapai Rp288 miliar.

Meski demikian, angka tersebut masih berada di bawah target Pemprov Kaltim yang menargetkan 124.045 mahasiswa menerima manfaat GratisPol pada 2026 dengan total anggaran mencapai Rp1,3 triliun.

Di tengah besarnya anggaran yang disiapkan pemerintah, DPRD Kaltim menilai pengendalian biaya pendidikan tetap menjadi faktor penting agar manfaat program GratisPol dapat menjangkau lebih banyak mahasiswa di Kalimantan Timur. (sobizz/red)