Soroti Minimnya Ruang Diskusi dan Kebijakan Tak Pro Rakyat

Alasan utama perubahan sikap ini, menurut Udin, bukan semata strategi politik lima tahunan.

Ia menyinggung soal ruang komunikasi yang dinilai tidak berjalan selama setahun pemerintahan Rudy Mas’ud dan Seno Aji.

Selain itu, sejumlah kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim itu dinilai banyak yang tidak pro dengan rakyat.

“Kalau yang sekarang ini, kita enggak bisa kasih masukan. Ruang diskusi saja enggak ada. Kita hanya mengantarkan saja jadi gubernur, habis itu selesai,” ucapnya.

Bagi Udin, partai politik semestinya punya ruang untuk berdialog dan memberi masukan terhadap kebijakan pemerintah yang diusungnya.

Jika kepala daerah berasal dari kader sendiri, kata dia, ruang itu akan lebih terbuka.

“Kalau kader sendiri, kita bisa arahkan kebijakannya supaya benar-benar berpihak ke rakyat,” katanya.

Tegaskan Komitmen dan Target 11 Kursi DPRD pada 2029

Ketika ditanya apakah sikap ini tak terlalu cepat, mengingat masa jabatan masih panjang, Udin tak banyak berkilah.

Ia justru meminta publik melihat rekam jejak satu tahun pemerintahan berjalan.

“Kalian lihat saja track record satu tahun ini. Tidak perlu ada pegang-pegangan. Ini soal komitmen dan keberpihakan,” ujarnya.

Soal konsistensi, terutama jika dikaitkan dengan dinamika politik di tingkat pusat, Udin mengakui politik bersifat cair.