ARUSBAWAH.CO -  Rencana debat terbuka antara Gubernur Kalimantan Timur, Dr. Rudy Mas’ud, dengan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Mulawarman (Unmul) yang dijadwalkan pada Rabu (06/05/2026), menjadi perhatian publik. 

Agenda tersebut diikuti dengan adanya perbedaan keterangan antara pihak Pemerintah Provinsi dan pihak mahasiswa.

Flyer Debat yang Menjadi Pemicu

Perselisihan ini bermula ketika sebuah flyer digital yang mencantumkan foto Gubernur Kaltim dan Presiden BEM KM Unmul, Hiththan Hersya Putra, tersebar luas di media sosial sebelum hari pelaksanaan. 

Flyer tersebut memuat narasi tantangan debat terkait skala prioritas pembangunan di Kalimantan Timur yang direncanakan bertempat di Teras Samarinda, dengan menghadirkan Ketua BEM UGM 2025, Tiyo Ardianto, sebagai tamu spesial.

Menanggapi hal itu, anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Sudarno, memberikan pernyataan melalui akun media sosial pribadinya tepat di hari pelaksanaan agenda tersebut.

Pemerintah Provinsi Sebut Informasi Hoax

Sudarno menyatakan bahwa informasi mengenai kesediaan Gubernur untuk berdebat dengan BEM Unmul adalah tidak benar atau hoax. 

Ia menegaskan tidak pernah ada kesepakatan resmi terkait kehadiran Gubernur dalam format debat tersebut.

"Itu saya pastikan berita hoax, berita bohong, tidak benar. Saya minta jangan mengada-ngada," ujar Sudarno.

Ia menambahkan bahwa pihak kampus seharusnya menjunjung tinggi moralitas dan tidak menyampaikan informasi yang tidak memiliki dasar kesepakatan resmi.

Persoalan Hierarki dan Level Jabatan

Lebih lanjut, Sudarno juga menyinggung mengenai hierarki atau level jabatan dalam sebuah debat. 

Menurut pandangannya, seorang kepala daerah memiliki tugas yang padat untuk melayani rakyat dan tidak seharusnya melayani debat di tingkat mahasiswa.

"Tidak pantas kalau kemudian level Gubernur debat sama level Presiden (BEM). Biarkan Pak Gubernur tenang bekerja melayani rakyat, jangan diganggu dengan berita-berita bohong yang bertujuan untuk men-downgrade beliau," tambahnya.

Respon BEM Unmul: Ada Tendensi Merendahkan

Pernyataan Sudarno soal "level" tersebut kemudian direspons oleh Presiden BEM KM Unmul, Hiththan Hersya Putra. 

Ia menilai narasi tersebut tidak hanya satir, tetapi juga menunjukkan adanya sikap yang merendahkan kesetaraan dalam ruang demokrasi.

"Jika ada penilaian masyarakat, mahasiswa, atau akademisi bahwa pernyataan itu terkesan merendahkan dan menyatakan tidak ada kesetaraan, ya sah-sah saja. Saya sepakat dengan penilaian itu karena tendensinya nampak jelas di video tersebut," tegas Hiththan saat dikonfirmasi, Kamis (07/05/2026).

BEM Unmul Klaim Miliki Dasar Administrasi

Hiththan menjelaskan bahwa upaya untuk mengadakan debat tersebut sudah dilakukan secara administratif sejak 23 Februari 2026. 

Ia membantah tuduhan bahwa flyer yang disebar adalah hoax karena surat resmi telah diterima oleh Pemprov.

"Kami sudah bersurat sejak lama dan surat itu sudah masuk secara administratif, bahkan ada nomor antriannya. Pak Rudy pun sempat merespons bahwa surat sudah diterima," jelasnya.

Tawaran Diskusi yang Menemui Jalan Buntu

Mengenai pertemuan sebelum pelaksanaan, Hiththan mengakui ada komunikasi dari pihak Pemprov melalui Sudarno. 

Namun, pertemuan tersebut tidak menghasilkan titik temu karena adanya permintaan perubahan format acara.

Pihak Pemprov meminta agar format kegiatan diubah dari 'Debat' menjadi 'Diskusi'. 

Permintaan tersebut ditolak oleh BEM KM Unmul karena mereka tetap merujuk pada kesediaan lisan Gubernur saat menghadapi aksi massa sebelumnya.

Agenda Tetap Berjalan Tanpa Gubernur

Meskipun pihak Pemerintah Provinsi menyatakan tidak ada agenda debat, pihak mahasiswa tetap melaksanakan kegiatan pada waktu yang telah ditentukan. 

Agenda yang berlangsung di Teras Samarinda tersebut dihadiri oleh Presiden BEM KM Unmul dan Ketua BEM UGM.

Ketidakhadiran Gubernur secara fisik disikapi mahasiswa dengan tetap menyampaikan poin-poin evaluasi pembangunan Kaltim. (son)