ARUSBAWAH.CO -  Dugaan siapa di balik upaya penyuapan terhadap Jenderal Lapangan Aliansi Rakyat Kaltim (ARK), Fathur Rahman, yang terjadi menjelang Aksi 214 lalu, kini memasuki babak baru. 

Setelah sebelumnya Fathur blak-blakan soal adanya "uang titipan" Rp50 juta agar dirinya mundur dari komando aksi, kini giliran Tim Ahli Gubernur Kalimantan Timur (TAG) yang mendadak angkat bicara.

Namun, alih-alih meredam suasana, pernyataan dari pihak pemerintah ini justru memicu aksi saling sindir yang makin tajam di ruang publik.

Pernyataan Sudarno: "Bukan dari Tim Kami, Itu Remeh"

Sudarno, salah satu anggota Tim Alih Gubernur (TAG), merespons kabar penyuapan tersebut melalui akun Instagram pribadinya (@sudarno_se) pada Rabu, 20 Mei 2026. 

Dalam pernyataannya, Sudarno secara tegas membantah bahwa uang Rp50 juta itu berasal dari lingkaran internal Gubernur Rudi Mas’ud.

Menariknya, dalam klasifikasi tersebut, Sudarno sempat melontarkan kalimat yang kini menjadi sorotan. 

Ia menyebut bahwa nominal Rp50 juta untuk menyogok seorang jenderal lapangan adalah angka yang tergolong kecil atau "receh" bagi pihak tertentu, mengingat risiko posisi seorang pemimpin pergerakan.

"Aku pastikan bahwa itu bukan dari tim kami, bukan dari tim Pak Gubernur yang mau nyogok kalian Rp50 juta. Kok remeh-remeh sekali begitu ya," ujar Sudarno dalam unggahan videonya.

Lebih lanjut, Sudarno yang juga merupakan aktivis angkatan '98 menilai bahwa upaya sogok-menyogok dalam dinamika aksi massa adalah hal yang lumrah dan sudah menjadi resiko jabatan pimpinan aksi. 

Ia pun mengajak mahasiswa untuk lebih memikirkan stabilitas daerah dan nasib investasi demi mencegah pengangguran yang lebih luas di Kaltim, sembari menutup dengan pesan agar mahasiswa tetap menjaga kewarasan.

Tanggapan Fathur Rahman Usai Aksi 20 Mei

Menanggapi video viral dari anggota Tim Ahli Gubernur tersebut, Jenderal Lapangan ARK, Fathur Rahman, memberikan jawaban menohok saat ditemui usai memimpin aksi demonstrasi dan konvoi ke kantor-kantor fraksi DPRD Kaltim, Rabu (20/5/2026) sore kemarin.

Fathur mengaku heran dan merasa "lucu" melihat reaksi anggota Tim Ahli Gubernur tersebut yang terkesan sangat reaktif. 

Ia menilai ada keganjilan ketika pihak pemerintah merasa perlu mengklarifikasi sesuatu yang sumber aslinya saja belum pernah diungkap secara spesifik oleh mahasiswa siapa dalangnya.

"Satu yang kemudian lucu bagi saya. Saya itu tidak pernah menyebut siapa pun yang memberikan uang itu, karena memang saya tidak tahu dalangnya siapa. Kenapa kemudian ada pihak yang merasa 'oh ini bukan saya' lalu harus klarifikasi? Itu yang menurut saya lucu," kata Fathur.

Bagi Fathur, reaksi Sudarno justru mengundang tanda tanya besar di kalangan aktivis. 

Menurutnya, sebagai pihak yang paham tentang politik, langkah Sudarno yang langsung pasang badan tersebut patut dicurigai sebagai bentuk kegelisahan yang tidak perlu. 

Ia menegaskan kembali bahwa marwah perjuangan rakyat Kalimantan Timur tidak bisa diukur dengan uang, berapapun jumlahnya.

"Mau dia dari pihak gubernur atau bukan, satu pesan saya: harga diri masyarakat tidak bisa diukur dengan uang. Marwah Kaltim tidak boleh dinodai dengan transaksi-transaksi seperti itu," tegasnya lagi.

Debat Antara Senior '98 dan Aktivis Muda

Ketegangan ini juga merembet ke soal efektivitas demonstrasi. 

Sudarno pun mempertanyakan sampai kapan aksi demonstrasi ini akan terus dilakukan. 

Ia mengklaim bahwa semua kritikan selama ini sebenarnya sudah didengar dan dijawab langsung oleh Gubernur Rudi Mas'ud. 

Namun, Fathur Rahman membalas dengan mengingatkan Sudarno tentang sejarah gerakan 1998 yang sering dibanggakan para politisi senior. 

Fathur merasa aneh jika seorang mantan aktivis '98 justru mempertanyakan kapan sebuah demonstrasi akan berhenti.

"Dia bilang aktivis '98, tapi dia tanya kapan demo berhenti? Tahun '98 itu demonya tidak berhenti sampai tuntutannya dijawab. Sekarang pertanyaannya, apakah kritik kami sudah dijawab nyata atau cuma permintaan maaf yang berulang-ulang? Kami menjaga marwah Kaltim," cecar Fathur.

Fathur memastikan bahwa gerakan Aliansi Rakyat Kaltim tetap pada jalurnya meski ada upaya-upaya penggembosan lewat materi maupun narasi stabilitas ekonomi. 

Isu suap Rp50 juta ini pun kini menjadi diskursus publik di Kaltim, menguji sejauh mana integritas mahasiswa dan transparansi di lingkaran kekuasaan saat ini. (son)