Reformasi dan Hak Pilih yang Tidak Boleh Dikhianati

Lebih jauh, Sugiyono menyinggung perjuangan reformasi yang menurutnya tidak boleh dikhianati dengan kebijakan yang justru menarik kembali hak pilih rakyat.

Ia mengingatkan bahwa sistem pilkada langsung lahir dari tuntutan perubahan terhadap sistem politik yang sebelumnya sangat sentralistik dan elitis.

“Jalan panjang perjuangan reformasi tidak boleh dihianati, apalagi alasannya hanya alasan ekonomis. Janganlah hitung untung rugi dengan kedaulatan rakyat,” lanjutnya.

Menurutnya, demokrasi tidak bisa dinilai semata-mata dari sisi efisiensi anggaran.

Demokrasi adalah nilai dan prinsip dasar dalam bernegara, bukan proyek yang bisa dihitung untung-ruginya secara finansial.

Kontrol Rakyat atas Kekuasaan Terancam

Sugiyono juga menyoroti fungsi pilkada langsung sebagai sarana kontrol rakyat terhadap pemimpin daerah.

Melalui pemilihan langsung, masyarakat memiliki hak untuk memberi mandat sekaligus menjatuhkan sanksi politik kepada kepala daerah yang gagal menjalankan amanah.

Ia menilai mekanisme tersebut akan melemah jika pemilihan kepala daerah dikembalikan ke tangan elite politik di DPRD.

“Kalau pemimpin dipilih oleh elite, maka orientasi kekuasaannya juga akan condong ke elite. Rakyat hanya jadi objek, bukan subjek demokrasi,” ujarnya.