ARUSBAWAH.CO - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu kebijakan unggulan pemerintahan Prabowo–Gibran kini menuai sorotan tajam.
Studi evaluasi independen yang diterbitkan Center of Economic and Law Studies (Celios) menyimpulkan hasil yang berseberangan dengan klaim pemerintah: tidak satu pun dari empat tujuan utama MBG tercapai setelah hampir satu tahun pelaksanaan.
Studi bertajuk “Satu Tahun Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis” ini menjadi evaluasi empiris pertama yang secara sistematis mengukur dampak MBG di lapangan, di tengah belum adanya kajian resmi pemerintah.
Celios menilai, program dengan anggaran jumbo tersebut justru berpotensi menimbulkan risiko kesehatan, sosial, hingga fiskal dalam skala besar.
Gizi Anak Tak Membaik, Beban Keluarga Tetap Berat
Temuan utama Celios menunjukkan tidak ada bukti empiris bahwa MBG berhasil memperbaiki status gizi anak.
Mayoritas orang tua responden mengaku tidak melihat kenaikan berat badan anak maupun perbaikan kondisi kesehatan setelah menerima MBG.
Klaim pemerintah bahwa MBG meningkatkan fokus, keaktifan, dan kedisiplinan anak di sekolah juga terpatahkan oleh data.
Sebanyak 52 persen responden menyatakan anak tidak menjadi lebih fokus atau aktif, sementara 55 persen menilai tingkat kerajinan anak tetap sama.
Dari sisi ekonomi rumah tangga, program ini juga dinilai gagal meringankan beban keluarga.
Sebanyak 65 persen orang tua masih harus mengeluarkan uang tambahan untuk makanan pengganti karena porsi, kualitas, atau kecukupan MBG dianggap tidak memadai.
Menariknya, ketika diberikan pilihan, 73 persen responden justru lebih memilih bantuan langsung tunai (BLT) dibandingkan seporsi MBG senilai Rp10 ribu.
Simulasi Celios menunjukkan, bantuan tunai Rp50 ribu per hari memberi fleksibilitas lebih besar bagi keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi anak sesuai kondisi lokal.
Ribuan Kasus Keracunan dan Ancaman Kesehatan Publik
Di balik jargon “bergizi”, Celios mencatat lonjakan serius risiko keamanan pangan. Hingga 15 November 2025, tercatat 15.117 korban keracunan yang dikaitkan dengan MBG di berbagai daerah.
Jika tata kelola tidak segera diperbaiki, Celios memperkirakan jumlah korban bisa meningkat menjadi 22.747 orang dalam tujuh bulan ke depan.
Kasus keracunan pertama bahkan muncul hanya 10 hari setelah program diluncurkan, menandakan lemahnya sistem pengawasan.
Padahal, anggaran MBG pada 2025 mencapai Rp71 triliun dan direncanakan melonjak drastis menjadi Rp335 triliun pada 2026.
Tata Kelola Rapuh dan Minim Transparansi
Celios juga menyoroti persoalan serius dalam tata kelola MBG.
Sebanyak 79 persen responden menilai terdapat konflik kepentingan dalam penunjukan vendor yang kerap dilakukan secara langsung.
Transparansi rantai pasok pun dipertanyakan, karena 48 persen responden tidak mengetahui keterlibatan UMKM atau warung lokal.
Alih-alih memberdayakan ekonomi daerah, 40 persen responden menilai manfaat pekerjaan hanya dinikmati segelintir pihak.
Penyeragaman menu MBG bahkan disebut mengancam 747 jenis pangan lokal dan membuat 1,94 juta pekerja sektor makanan berada dalam posisi rentan kehilangan pekerjaan.
Empat Tujuan, Nol yang Tercapai
Celios merangkum evaluasi MBG dengan kesimpulan tegas:
- Memperbaiki status gizi anak – tidak tercapai
- Mengurangi beban ekonomi rumah tangga – tidak tercapai
- Pemberdayaan ekonomi lokal – tidak tercapai
- Penciptaan lapangan kerja – tidak tercapai
Hasilnya: 0 dari 4 tujuan tercapai.
Lebih jauh, studi ini mengungkap bahwa hampir satu tahun MBG berjalan tanpa payung hukum yang jelas.
Peraturan Presiden terkait tata kelola MBG baru ditetapkan pada 17 November 2025, jauh setelah program dijalankan.
Celios menilai, klaim keberhasilan pemerintah yang mengacu pada jumlah penerima dan porsi makanan terdistribusi sebagai indikator output administratif sangat menyesatkan.
“Evaluasi tidak dilakukan setelah uang rakyat habis dan korban berjatuhan. Jika itu terjadi, bukan evaluasi namanya, melainkan otopsi kebijakan,” tulis Celios dalam laporannya. (isa)
