ARUSBAWAH.CO - CELIOS (Center of Economic and Law Studies) merilis publikasi penelitian mereka perihal program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program MBG ini sudah dilakukan serentak di Indonesia per Senin (6/1/2025) lalu.
Dalam laporan terbaru yang sudah dipublish CELIOS di website mereka, dijabarkan beberapa poin, termasuk juga hasil survei persepsi publik soal program MBG ini.
Laporan CELIOS itu berjudul "Yang Lapar Siapa? Yang Kenyang Siapa? Mitigasi Risiko Program Makan Bergizi Gratis".
Di laporan itu, ada satu hal yang juga turut disurvei CELIOS yakni soal potensi skandal korupsi dalam program MBG.
Dalam studinya, menunjukkan bahwa 46% responden khawatir terhadap adanya penyaluran yang tidak efisien.
"Kekhawatiran mengenai korupsi menempati posisi kedua, dengan 37% responden merasa khawatir program ini rentan diselewengkan. Alasan kekhawatiran publik ini sebenarnya masuk akal. Pertama, program yang melibatkan distribusi bantuan besar-besaran sering kali
menjadi sasaran korupsi, terutama ketika ada aliran dana yang besar yang tidak transparan (penyaluran bantuan pangan dan BLT)," demikian bunyi laporan studi CELIOS dikutip Arusbawah.co, Rabu (8/1/2025).
Dijelaskan lagi bahwa dalam konteks program makan bergizi gratis, pengadaan makanan dan distribusinya melibatkan banyak pihak, mulai dari penyedia bahan pangan hingga pihak yang bertanggung jawab atas pengiriman ke sekolah-sekolah atau lokasi lain.
Tanpa pengawasan yang ketat, ada peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanipulasi proses pengadaan, seperti menaikkan harga atau menyelewengkan dana untuk keuntungan pribadi.
"Kedua, jika pemerintah tidak menetapkan mekanisme yang jelas untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program, seperti audit independen atau transparansi anggaran secara rinci kepada publik, maka peluang penyalahgunaan sumber daya akan semakin besar,".
"Misalnya, beberapa pihak dapat mencurangi kualitas atau kuantitas makanan yang disalurkan, atau bahkan menggiring dana bantuan untuk kepentingan pribadi atau politik elektoral," lanjut laporan CELIOS.
Ketiga, publik mengetahui bahwa banyak menteri terpilih yang ditugasi urusan yang berkaitan dengan pangan justru berasal dari partai politik.
Ada risiko bahwa program makan bergizi gratis bisa digunakan sebagai alat untuk meraih simpati publik pada pemilu 2029.
"Alih-alih memastikan program ini dijalankan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan kesehatan masyarakat, kebijakan pangan bisa jadi dipolitisasi demi keuntungan elektoral, seperti pemberian makanan yang hanya difokuskan pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi suara besar di pemilu," dijabarkan via laporan CELIOS.
Berikut ini Pemetaan Potensi Korupsi MBG yang dipublish CELIOS:
memenangkan tender dengan harga lebih tinggi.
