ARUSBAWAH.CO -  Pembentukan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kalimantan Timur tahun 2026 belakangan menuai perhatian publik. 

Selain jumlah personel yang dinilai cukup gemuk, besaran honorarium per tahun yang dialokasikan bagi para anggota tim tersebut juga menjadi sorotan karena mencapai miliaran rupiah.

Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menilai keberadaan tim ahli pada dasarnya merupakan hal yang wajar untuk membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Namun, ia mengingatkan agar komposisi tim serta alokasi anggarannya tetap dievaluasi agar tidak membebani kondisi fiskal daerah.

"Untuk bisa dievaluasi kembali apakah harus segemuk ini (personelnya), yang mana pembiayaan anggarannya juga jadi besar," ujarnya saat diwawancara awak media, Senin (16/3/2026).

Tegaskan Evaluasi Komposisi TAGUPP

Menurut Ananda, evaluasi diperlukan untuk memastikan keberadaan tim tersebut benar-benar efektif dalam mendukung kerja pemerintah daerah, sekaligus tidak menimbulkan tumpang tindih fungsi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang sudah ada.

"Ya mungkin bisa dilihat secara lebih mendalam lagi dicermati, jangan sampai tumpang tindih kan dengan OPD. Kan Pak Gubernur sudah punya perangkat,” katanya. 

Bagi legislator PDIP ini, keberadaan tim ahli seharusnya berfungsi melengkapi kerja pemerintah daerah, bukan justru menggandakan peran yang sudah ada dalam struktur birokrasi.

Ananda juga menegaskan, pentingnya mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran dalam pembentukan tim tersebut, mengingat kondisi ruang fiskal daerah saat ini tidak sedang dalam kondisi ideal.

“Siapa tahu bisa lebih efisien, efektif-efisien. Karena gimana pun kita tahu semua ini ruang fiskal kita lagi nggak baik-baik aja. Jadi harus diprioritaskan untuk masyarakat,” tegasnya.

Oleh sebab itu, wanita yang juga Sekretaris DPD PDIP Kaltim ini mendorong agar pemerintah provinsi bersama jajaran eksekutif melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap struktur dan kebutuhan tim ahli tersebut.

“Coba dievaluasi lagi oleh eksekutif dan jajarannya apakah bisa lebih diefisienkan,” ucapnya.

Saat ditanya mengenai jumlah ideal tim ahli gubernur, Ananda hanya menegaskan jumlahnya harus disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah.