ARUSBAWAH.CO - Rapat membahas terkait dengan Pakta Integritas yang dibawa oleh massa pengujuk rasa dijadwalkan akan digelar Kamis (30/04/2026) esok di Karang Paci. 

Pakta Integritas itu termasuk di dalamnya adalah soal tuntutan hak angket dari DPRD ke Gubernur Rudy Mas'ud sehubungan dengan kebijakan-kebijakannya sebagai kepala daerah dalam beberapa waktu terakhir ini. 

Diagendakan, pembahasan itu, akan dilakukan di Rapat Pimpinan. 

"Dari aspirasi masyarakat kemarin, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di depan massa, bahwa Pakta Integritas itu akan dibawa ke Rapat Pimpinan,". 

"Kalau rapat pimpinan, berarti ada 4 unsur pimpinan (1 Ketua dan 3 Wakil Ketua), serta 7 Ketua Fraksi (Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, PKS serta gabungan fraksi PAN - Nasdem, PPP - Demokrat)," jelas Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel diwawancara Arusbawah.co, Rabu (29/04/2026). 

Dari rapat pimpinan itulah nantinya akan diketahui, apakah Pakta Integritas termasuk di dalamnya hak angket dinyatakan disetujui untuk dibawa ke paripurna. 

"Di sana barulah akan disepakati. Karena sesuai Tatib DPRD Kaltim, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Lalu, apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dengan musyawarah untuk mufakat tidak terpenuhi maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak," jelasnya. 

Terkait dengan keputusan hak angket untuk dibawa ke paripurna, Ekti sampaikan soal mekanisme yang ada. 

"Paripurna bisa diusulkan oleh anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi. Berarti 11 anggota dewan yang mewakili lebih 1 fraksi," jelasnya. 

Ia lanjutkan, jika pun hak angket setuju dilaksanakan, tetap harus lebih dahulu dijadwalkan melalui Rapat Badan Musyawarah. 

Dan itu, juga akan dilakukan esok hari. 

"Proses penjadwalan di Banmus, baru besok. Besok sore. Ketua DPRD yang pimpin. Jadi kami tindaklanjuti, tuntutan massa. Cuma saya sampaikan dulu tahapan prosedurnya. Kalau tidak terjadwal di Banmus, ya ilegal. Apapun hasilnya, akan kita sikapi," jelasnya. 

Proses Panjang di Paripurna hingga ke Hak Angket 

Sebagai informasi, paripurna di DPRD Kaltim sesuai aturan termaktub di Tatib, memiliki dua fungsi. 

Pertama, adalah untuk pengambilan keputusan dan kedua adalah untuk pengumuman. 

Substansi dari hak angket yang dimunculkan oleh aspirasi masyarakat, adalah hak angket ke Rudy Mas'ud yang diputuskan dewan melalui rapat paripurna. 

Tetapi, untuk bisa gol dalam paripurna hak angket, ada tahapan yang harus dilewati. 

Yakni, dikarenakan sifat hak angket yang merupakan "pengambilan keputusan" maka lebih dahulu harus kuorum. 

Pada Pasal 176 Tatib DPRD Kaltim Nomor 1 Tahun 2025 disebutkan bahwa rapat paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket  dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

Ini berarti 3/4 dari jumlah total 55 anggota DPRD Kaltim yakni 42 orang. 

Jadi, dibutuhkan kehadiran 42 orang untuk bisa melaksanakan paripurna hak angket di Karang Paci. Itu baru soal melaksanakan, belum lah memutuskan. 

Setelah dari sana, jika kuorum, proses paripurna bisa dilanjutkan pada pengambilan keputusan. 

Hasil dari rapat paripurna pun baru dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir. 

Jika disimulasi dengan kehadiran 42 anggota pada rapat paripurna, maka setidaknya harus disetujui 2/3 dari jumlah tersebut, yakni 28 orang. 

Saat 28 anggota dewan sudah menyatakan setuju, baik itu musyawarah mufakat atau pun suara terbanyak, baru lah bisa hak angket bisa disetujui dan dilaksanakan.  

Rincian 55 Anggota Dewan Per Partai 

Golkar (15 kursi) 

• Sapto Setyo Pramono
• Sayid Muziburrachman
• Andi Satya 
• Yusuf Mustafa 
• Hasanuddin Mas'ud 
• Abdulloh 
• Syahariah Mas'ud 
• Fadly Imawan 
• Sarkowi V. Zahry
• Salehuddin
• Muhammad Husni Fahruddin
• Syarifatul Sya'diah
• Shemmy Permata Sari
• Apansyah
• Budianto Bulang

PDIP  (9 kursi) 

• Ananda Emira Moeis
• Sugiyono
• H. Baba 
• Hartono Basuki 
• Muhammad Samsun
• Guntur
• Didik Agung Eko Wahono
• Yonavia
• Safuad

Gerindra (10 kursi) 

• Agus Suwandy 
• Afif Raihan 
• Fuad Fakhruddin 
• Sabaruddin Panrecalle 
• Baharuddin Muin 
• Akhmed Reza Fachlevi
• Abdul Rakhman Bolong
• Ekti Imanuel
• Henry Pailan
• Makmur HAPK

PKB (6 kursi) 

• Jahidin 
• Damayanti 
• Yenni Eviliana 
• Abdurahman KA
• Selamat Ari Wibowo
• Sulasih

PKS (4 kursi) 

• Subandi 
• La Ode Nasir 
• Firnadi Ikhsan
• Agusriansyah Ridwan

PAN (4 kursi) 

• Darlis Pattalongi
• Sigit Wibowo 
• Baharuddin Demmu
• Abdul Rahman Agus

Nasdem (3 kursi) 

• Abdul Giaz 
• Kamaruddin Ibrahim 
• Arfan

PPP (2 kursi) 

• Nurhadi Saputra 
• Husin Djufri

Demokrat (2 kursi) 

• Andi Faisal Assegaf 
• Agus Aras

PKB Sudah Final Setuju Dorong Hak Angket 

Sebelumnya, Fraksi PKB disebut sudah memberikan lampu hijau untuk hak angket  segera dijalankan.

Wakil Ketua III DPRD Kaltim dari PKB, Yenni Eviliana menyebut kini tinggal menunggu tahapan pengesahan dalam rapat paripurna DPRD Kaltim.

“Hak angket pasti dilakukan, Ketua Fraksi Damayanti sudah bilang oke dan kita tunggu aja," jelasnya. 

Yenni menegaskan, arah hak angket yang akan didorong tidak semata-mata soal isu fasilitas seperti mobil Rp8,5 miliar dinas atau rumah jabatan Rp25 miliar.

Fokusnya, kata Yenni, lebih menyasar kebijakan Pemprov Kaltim yang dinilai bermasalah.

“Lebih kepada kebijakan. Kalau ini menyangkut kebijakan yang melukai banyak masyarakat, PKB Kaltim paling di depan akan membela masyarakat,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar proses ini tidak dilakukan secara gegabah.

Fraksi PKB, kata dia, ingin memastikan hak angket benar-benar memiliki dampak nyata, bukan sekadar formalitas politik tanpa hasil.

“Bahwasannya hak angket itu tidak hanya sekadar jalan begitu saja, tetapi bagaimana hak angket ini benar-benar semakin kuat tujuannya dan bisa dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya. (pra/wan)