ARUSBAWAH.CO -  Perhatian tertuju ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda.

Rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) itu diduga tidak transparan dalam pelaporan ketersediaan tempat tidur pasien.

Keluhan masyarakat muncul setelah ada pasien mengaku sulit mendapatkan kamar rawat inap, meski hasil pengecekan internal menunjukkan masih ada tempat tidur kosong.

Kasus itu langsung direspons Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji.

“Memang ada kasus pasien BPJS kelas 2 yang tidak mendapat tempat karena penuh, tapi tidak mau turun ke kelas 3. Ini yang sering terjadi dan menimbulkan kesalahpahaman. Tapi kita akan periksa ketersediaan tempat tidur kelas 2 di AWS, kalau perlu kita tambah,” ujar Seno Aji saat ditemui usai rapat, Kamis (15/10/2025).

Seno menegaskan, persoalan seperti ini bukan hal baru yang terjadi.

“Ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Kita ingin ubah polanya supaya pelayanan publik bisa lebih terbuka dan cepat,” tambahnya.

Namun di sisi lain, muncul kejanggalan baru.

Saat kasus itu dikonfirmasi, salah satu pasien yang awalnya disebut tak mendapat kamar, ternyata tiba-tiba mendapatkan tempat tidur setelah dilakukan koordinasi antara tim Wakil Gubernur dengan pihak rumah sakit.

“Pas kebetulan juga, pasien itu akhirnya dapat kamar setelah ada yang keluar. Tapi kita tetap akan antisipasi agar hal seperti ini tidak terulang,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Turun Tangan, Sistem Pelayanan Pasien Dievaluasi

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin menegaskan, laporan warga itu menjadi perhatian serius.

“Banyak keluhan masuk. Katanya penuh, tapi setelah dicek ternyata masih ada tempat tidur yang kosong,” kata Jaya.

Ia menyebut, arahan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud sudah jelas RSUD AWS harus transparan.

Pemerintah tidak ingin ada permainan data dalam sistem pelayanan publik, apalagi terhadap pasien peserta Gratispol, program kesehatan gratis Pemprov Kaltim.

“Kalau memang ruangannya rusak, laporkan dan segera perbaiki. Tapi kalau masih bisa digunakan, jangan ditutup-tutupi. Jangan sampai masyarakat jadi korban karena komunikasi internal yang buruk,” tegasnya.

Dinkes Kaltim akan memanggil manajemen RSUD AWS untuk evaluasi total pekan ini.

Fokusnya pada sistem pelaporan ketersediaan tempat tidur dan mekanisme penerimaan pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

“Subsidi dari pemerintah itu besar. AWS ini rumah sakit rujukan provinsi, tidak boleh ada diskriminasi layanan. Semua pasien, terutama yang menggunakan Gratispol, harus mendapat hak yang sama,” tambah Jaya.

Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Kaltim menyiapkan opsi tambahan kapasitas ruang rawat dengan memanfaatkan Hotel Atlet di kompleks GOR Kadrie Oening.

“Kita akan koordinasi dengan Dispora Kaltim untuk menjadikan Hotel Atlet sebagai ruang perawatan sementara jika daya tampung AWS benar-benar tidak mencukupi,” ujarnya.

MENJELASKAN - Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin/ Foto Arusbawah.co

Humas RSUD AWS Klarifikasi, Keluhan Harus Dibuktikan dengan Data

Sementara itu, dr. Arysia Andhina, Kepala Instalasi Humas RSUD AWS, menilai tudingan soal “tempat tidur kosong yang disembunyikan” tidak bisa dibuktikan tanpa data pasien yang jelas.

“Kalau cuma katanya tim Wagub, tapi enggak ada nama pasiennya, alamatnya, sakitnya apa, itu enggak bisa dibuktikan. Rumah sakit bicara pakai data, bukan asumsi,” ujarnya saat dihubungi pada, Kamis (16/10/2025).

Ia mengakui, kondisi di AWS memang padat karena menjadi rumah sakit rujukan utama.

“Setiap hari antrean IGD bisa sampai tujuh sampai delapan pasien. Kadang yang di dalam belum keluar, jadi yang baru datang harus menunggu,” ucapnya.

Arysia juga menjelaskan bahwa AWS menggunakan sistem Sisranap dari Kementerian Kesehatan untuk memantau ketersediaan tempat tidur.

Informasi itu bisa dilihat langsung di layar IGD.

“Di layar itu ada data realtime. Kalau kosong satu, misalnya untuk pasien perempuan, ya pasien laki-laki enggak bisa masuk. Ada klasifikasi berdasarkan jenis kelamin dan penyakit. Jadi enggak bisa asal isi,” jelasnya.

Ia menegaskan, sebagian ruang perawatan memang sedang dalam tahap perbaikan karena kerusakan fasilitas seperti AC dan plafon bocor.

“Wajar kalau ada ruang yang sementara tidak bisa digunakan. Tapi bukan berarti ditutup-tutupi,” katanya.

Namun, ketika ditanya soal keluhan masyarakat dan rencana audit Pemprov, Arysia menolak berkomentar lebih jauh.

“Saya sudah konsultasi ke direktur, kami enggak boleh komentar banyak. Yang jelas, semua rumah sakit pasti padat, apalagi AWS sebagai rujukan utama,” ucapnya singkat.

Meski begitu, ia membuka kesempatan bagi media dan publik untuk melihat langsung kondisi di lapangan.

“Kalau mau objektif, ayo lihat langsung di IGD. Lihat bagaimana antreannya, sistemnya seperti apa. Biar jelas,” tutupnya.

(wan)