ARUSBAWAH.CO - Isu terkait penghapusan bantuan keuangan (bankeu) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk kabupaten/kota pada tahun anggaran 2027 belakangan ini tengah menguat.
Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang diperoleh dari sumber internal Arusbawah.co, tercatat jumlah kamus usulan bankeu yang diajukan DPRD mencapai 50 usulan.
Namun, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim disebut hanya berencana mengakomodasi 23 usulan hasil pengerucutan yang difokuskan pada empat prioritas, yakni infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Belakangan, muncul pula isu terbaru yang menyebutkan bankeu tersebut bahkan akan ditiadakan.
Menanggapi isu tersebut, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menanggapi isu yang berkembang terkait berharap kabar tersebut tidak benar dan meminta agar dukungan provinsi tetap diberikan, meskipun dalam jumlah yang menyesuaikan kondisi fiskal.
Orang nomor satu di Kota Samarinda itu mengaku memahami apabila kondisi keuangan daerah mengalami penurunan, namun menurutnya bantuan keuangan dari provinsi sebaiknya tidak dihapuskan sepenuhnya.
“Kami juga bisa memahami keadaan Pemerintah Provinsi, tapi kami mohon dan sarankan kepada Pemerintah Provinsi, termasuk kepada DPRD Provinsi, janganlah kosong sama sekali,” ujarnya saat ditemui awak media usai Rapat Paripurna di DPRD Samarinda, Senin (30/4/2026).
Untuk diketahui, tren bankeu yang diterima Kota Samarinda dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan fluktuasi.
Pada 2023, nilai bankeu tercatat sebesar Rp354 miliar, kemudian meningkat signifikan menjadi Rp588 miliar pada 2024.
Memasuki 2025, Kota Samarinda menerima bankeu sebesar Rp575 miliar.
Namun pada 2026, jumlah tersebut turun menjadi Rp311 miliar, atau berkurang sekitar Rp264,13 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurutnya, bankeu provinsi tidak hanya menyangkut Kota Samarinda, tetapi juga seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
Ia menilai dukungan tersebut penting karena telah menjadi bagian dari nomenklatur anggaran melalui belanja transfer kepada daerah.
“Ini tidak hanya menyangkut Samarinda, tapi 10 kabupaten kota. Karena nomenklatur anggaran itu ada namanya belanja transfer. Belum lagi kewajiban anggota DPRD dari dapil masing-masing, termasuk dari dapil Samarinda, yang memiliki tanggung jawab terhadap konstituensinya,” katanya.
Andi Harun menegaskan, jika terjadi penurunan nilai bantuan, hal tersebut masih dapat dipahami mengingat kondisi APBD provinsi yang juga bisa mengalami penurunan.
Namun ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak sampai menghilangkan bantuan sama sekali.
“Kalau turun wajar saja, karena kondisi APBD provinsi juga turun. Tapi sedapat mungkin kami sarankan Pak Gubernur tidak mengosongkan. Kekuatan provinsi itu ada di kabupaten kota. Kalau kabupaten kota berhasil dan maju, maka provinsinya juga otomatis maju,” jelasnya.
Ia pun mengaku masih menganggap kabar penghapusan bantuan keuangan tersebut sebagai rumor. Andi Harun menyatakan tidak yakin pemerintah provinsi memiliki rencana untuk mengosongkan bantuan tersebut.
“Saya masih menganggap itu rumor, karena saya tidak yakin Pak Gubernur punya pikiran akan mengosongkan. Mudah-mudahan tidak kosong seperti rumor yang kita dengar beberapa hari belakangan ini,” tegas politikus Gerindra ini.
Lebih lanjut, Andi Harun mengungkapkan baru-baru ini berkomunikasi langsung dengan gubernur.
Dalam pertemuan itu, gubernur disebut menyampaikan komitmen untuk tetap membantu pembangunan Kota Samarinda.
“Tadi beliau menyatakan kepada saya akan membantu program Samarinda. Beliau bahkan minta Samarinda ini dibangun dengan baik,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, gubernur juga menyarankan agar Pemerintah Kota Samarinda mempelajari keberhasilan daerah lain, khususnya terkait penataan kawasan sungai. Salah satu contoh yang disebutkan adalah penataan sungai di Pontianak dan di Kuching, Malaysia.
“Beliau menyampaikan bisa dilihat daerah-daerah lain yang maju, seperti Pontianak soal penataan sungai. Beliau juga menyarankan kalau memungkinkan berkunjung ke Kuching,” kata Andi Harun.
Ia menyebut rencana kunjungan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. “Nanti kalau keuangan kita sehat, ada perjalanan ke sana. Mudah-mudahan panjang umur kita bisa ke sana,” tambahnya.
Dengan adanya komunikasi tersebut, Andi Harun menyatakan optimistis bantuan keuangan dari provinsi tetap akan diberikan. Ia percaya komitmen yang disampaikan gubernur akan direalisasikan.
“Saya kira Pak Gubernur tadi menyatakan komitmennya untuk membantu Samarinda. Dan saya percaya kalau Pak Gubernur sudah menyatakan itu, beliau akan tepati. Beliau akan bantu Samarinda,” pungkasnya. (raf)
