ARUSBAWAH.CO -  Polemik hasil seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) periode 2025–2028 terus bergulir.

Sejumlah peserta seleksi komisioner KPID menggugat hasil seleksi ke Pengadilan Negeri Samarinda, dengan salah satu poin utama yang dipersoalkan berkaitan dengan transparansi nilai dan prosedur seleksi.

Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Timur dari Fraksi PKB, Yenni Eviliana, memastikan bahwa proses hukum yang berjalan saat ini masih berlanjut dan belum menemui putusan akhir. Ia menegaskan, seluruh pihak diminta menghormati proses tersebut hingga tuntas.

“Ini kan masih berproses (masalahnya). Dari Ketua DPW kami pun menegaskan, selesaikan sampai selesai. Karena memang tidak ada keterlibatan partai di situ,” ujarnya saat diwawancarai, Rabu (25/3/2026).

Ia menjelaskan, gugatan muncul dari sejumlah peserta yang merasa hasil seleksi tidak sesuai dengan nilai yang mereka peroleh.

Menurut para penggugat, nilai yang didapat dinilai cukup baik, namun tidak mengantarkan mereka masuk sebagai anggota KPID terpilih.

Pasalnya, tidak ada keterbukaan mengenai rincian skor tiap tahapan, bobot penilaian, maupun perbandingan antar peserta sehingga hasilnya sulit diuji.

Penetapan langsung tujuh nama tanpa disertai urutan peringkat juga menimbulkan tanda tanya. 

Selain itu, tahap uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) juga berlangsung tertutup tanpa transparansi nilai maupun parameter penilaian.