ARUSBAWAH.CO -  Sudah 23 kali Jembatan Mahakam 1 ditabrak oleh kapal tongkang pengangkut batu bara. 

Namun hingga hari ini, belum ada jaminan dari pemerintah pusat dalam hal itu Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Pelabuhan Indonesia (Pelindo) yang menyatakan bahwa insiden serupa tidak akan terulang. 

Kondisi itu memantik reaksi keras dari anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Husni Fahruddin. 

Politisi partai Golkar itu menyebut persoalan itu bukan sekadar kelalaian teknis, tapi sudah masuk kategori kelalaian sistematis dan terstruktur dari KSOP dan Pelindo.

“Jembatan kita itu kan selalu ditabrak. Kalau Jembatan Mahakam, alasannya kolongnya sempit, tidak sesuai perkembangan zaman. Tapi jembatan yang kolongnya lebar pun tetap ditabrak. Yang nabrak apa? Gunungan batu bara, kapal kayu, tongkang. Ini bukan kesalahan biasa. Ini sistem yang kacau, dan saya sebut ini kesalahan KSOP secara sistematis,” tegas Husni saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kaltim, Senin (28/4/2025).

Menurut Ayub sapaan akrabnya, selama alur Sungai Mahakam tetap dikelola oleh Kementerian Perhubungan melalui Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), maka insiden serupa akan terus berulang. 

Ia meminta agar pengelolaan penuh alur sungai Mahakam itu dialihkan ke Pemprov Kaltim melalui Perusahaan Daerah (Perusda).

“Kalau pengelolaan diserahkan ke kita, setiap jembatan akan kita awasi, setiap tambatan akan kita kontrol. Sungai Mahakam itu denyut nadinya Samarinda dan Kaltim. Masa kita enggak bisa jaga? Ini soal kedaulatan daerah, ini soal keselamatan rakyat,” tegasnya.

Ayub juga membeberkan bahwa pihaknya telah melakukan studi banding ke Kalimantan Selatan dan dalam waktu dekat akan ke Sumatera Selatan. 

Dua provinsi itu disebut sudah mendapatkan mandat penuh dari pusat untuk mengelola Sungai Barito dan Jembatan Ampera. 

Dari situ menurutnya, Kaltim dinilai punya yurisprudensi yang cukup untuk menuntut hal serupa.

“Di Kalsel, Pemprov kelola Sungai Barito. Di Sumsel, Ampera diambil alih. Kita pun bisa. Ini bukan hal baru. Kita punya contoh. Kalau provinsi lain bisa, kenapa kita tidak? Masa Sungai Mahakam yang strategis ini terus-terusan dikelola pusat, tapi rakyat Kaltim cuma kebagian kerusakan?” ujarnya.

Terkait permintaan pengambilalihan kewenangan alur sungai Mahakam, KSOP sudah mengetahui sikap DPRD Kaltim soal itu.