Bahkan sinyal untuk pengambilalihan alur Mahakam sudah disampaikan pihak KSOP ke Dirjen Kementerian Perhubungan. 

Menurut Ayub, kini tinggal menunggu dorongan resmi dari DPRD Kaltim dan Gubernur Kaltim untuk menindaklanjuti proses pengalihan kewenangan tersebut.

“Kementerian bilang tinggal tunggu DPRD dan pemprov. Ya udah, sekarang kita sikat saja ke Jakarta. Kita minta resmi. Jangan cuma ngomong terus. Kita bergerak. Kalau jembatan ini rusak, kita bisa apa? Kewenangan pusat, kita nunggu. Tapi kalau kita kelola sendiri, langsung kita tangani. Jangan tunggu rusak total baru ribut,” tambah Husni.

Ia kembali mengingatkan sampai saat ini, jembatan Mahakam sudah 23 kali ditabrak kapal. 

“Bukan dua kali. Dua puluh tiga kali. Tapi enggak pernah selesai urusannya. Kita rapat terus, pusat juga cuek aja. Rakyat rugi, jembatan rusak, kita cuma bisa nonton,” ujarnya kesal.

Karena itu, ia mendorong agar seluruh anggota Komisi II dan III DPRD bersama Pemprov Kaltim bersatu untuk merebut kewenangan tersebut, karena KSOP dan Pelindo dinilai tidak becus menangani persoalan itu. 

Menurutnya, pengelolaan alur sungai Mahakam dari hulu hingga hilir harus segera diambil alih oleh Pemprov Kaltim. 

Dengan begitu, kontrol dan pengawasan bisa dilakukan langsung, tanpa menunggu birokrasi panjang dari pusat.

“Bayangin, jembatan Mahakam itu di depan mata. Masih juga ditabrak. Apalagi jembatan di Mahulu, di Kota Bangun, siapa yang awasi? KSOP? Enggak mungkin. Sungai ini padat banget aktivitasnya, tapi pengawasannya minim. Ini kelalaian yang mengancam keselamatan warga,” ujarnya.

Husni juga mengatakan bahwa pengambilalihan pengelolaan alur sungai Mahakam akan memberikan dampak ekonomi yang besar bagi  Kaltim. 

Bukan cuma soal menjamin keselamatan jembatan, tapi juga potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini dikeruk dan hilang karena dikuasai pusat.

“Jangan semua SDA Kaltim diambil pusat. Satu pun enggak bisa balik ke kita? Ini alur Mahakam, jalur emas, pusat aktivitas ekonomi kita. Kalau kita kelola, PAD naik, kesejahteraan rakyat meningkat. Jangan biarkan Kaltim cuma jadi lumbung, tapi tak pernah menikmati hasilnya,” tegasnya.

Ia menyerukan agar DPRD dan Pemprov Kaltim bersikap tegas dalam melihat persoalan itu.