ARUSBAWAH.CO – Persoalan rusaknya kendaraan milik masyarakat Kalimantan Timur akibat dugaan penggunaan BBM oplosan akhirnya menemui titik terang.
Setelah desakan kuat dari Komisi II DPRD Kaltim dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama PT Pertamina Patra Niaga yang digelar Gedung E DPRD Kaltim pada, Rabu (9/4/2025) sore.
PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Samarinda kini menyatakan kesiapannya membuka bengkel gratis di 10 kabupaten dan kota terdampak.
Hal itu disampaikan langsung, Manager Retail Sales Region Kalimantan Pertamina Patra Niaga, Addieb Arselan saat diwawancara redaksi Arusbawah.co usai rapat dengar pendapat (RDP) di hari yang sama.
Addieb Arselan menyampaikan bahwa pembukaan bengkel itu merupakan bentuk kepedulian terhadap konsumen setia Pertamina.
"Ya jadi gini ya teman-teman media, sebagai bentuk kepedulian Pertamina terhadap semua konsumen di Kalimantan Timur, kami akan membuka layanan pemeriksaan di bengkel-bengkel resmi sesuai dengan mereknya," ujarnya kepada wartawan.
Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan pasti kapan bengkel-bengkel itu akan mulai beroperasi.
Addieb beralasan pihaknya masih perlu melakukan pembicaraan teknis dengan jaringan bengkel di masing-masing wilayah di Kaltim.
“Mohon bersabar, kami lakukan pembicaraan dulu dengan pihak bengkel. Jangan sampai masyarakat datang tapi belum ada koordinasi, bisa miskomunikasi nanti,” katanya.
Addieb juga menegaskan bahwa sebelum dilakukan perbaikan, kendaraan harus diperiksa terlebih dahulu.
Sayangnya, ia enggan memastikan apakah setelah pemeriksaan itu perbaikan akan digratiskan atau tidak.
“Diperiksa dulu. Kita periksa dulu, teman-teman. Kita cek, baru nanti kita tahu seperti apa," ucapnya berulang kali saat dicecar pertanyaan mengenai kejelasan layanan gratis itu.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan bahwa kesepakatan sudah dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama antara DPRD Kaltim dan manajemen Pertamina.
Menurutnya, masyarakat yang terdampak dan memiliki bukti sah, akan mendapatkan pelayanan gratis.
“Sudah disepakati dan ditandatangani bahwa Pertamina siap bertanggung jawab membuka bengkel di 10 kabupaten kota. Tapi harus disertai bukti-bukti transaksi BBM, supaya bisa diverifikasi,” ujarnya.
Sabaruddin juga menambahkan bahwa layanan ini bukan bersifat umum, melainkan khusus bagi masyarakat yang terdampak langsung.
Pemeriksaan dan perbaikan tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa dasar bukti yang kuat.
“Kita fair. Pertamina juga fair. Jangan tiba-tiba orang datang minta ganti rugi tanpa bukti. Itu nggak benar juga,” tegasnya.
Ia juga menyindir sikap Pertamina yang dinilai belum tegas soal kapan bengkel akan mulai dibuka.
Padahal, berita acara sudah menyebutkan bahwa layanan harus mulai diberlakukan sejak 9 April 2025.
"Kalau sudah tanda tangan berita acara, berarti harus dilaksanakan. Kalau tidak, mereka sudah melanggar kesepakatan yang disaksikan publik," katanya.
DPRD Kaltim juga memastikan akan terus mengawal realisasi janji ini.
Jika dalam waktu dekat belum ada gerakan nyata dari Pertamina, maka pihak dewan tak segan memanggil manajemen kembali.
Pihaknya meminta PT Pertamina Patra Niaga untuk segera merealisasikan bengkel gratis dalam waktu 2x24 jam setelah berita acara itu ditanda tangani.
“Kita kasih kesempatan mereka bekerja dulu. Tapi kalau mangkir, kita akan panggil lagi. Karena ini menyangkut hak masyarakat,” ujarnya.
Untuk jangka panjang, DPRD juga membuka peluang penyelesaian hukum jika ditemukan pelanggaran berat terkait distribusi BBM oplosan.
Namun, saat ini DPRD kaltim berfokus pada pemulihan kerugian masyarakat.
"Jangan sampai ini kejadian terus berulang. Kita minta Pertamina benahi sistem distribusinya. Jangan cuma solusi tambal sulam," pungkas Sabaruddin.
