ARUSBAWAH.CO -  Rencana aksi unjuk rasa besar-besaran untuk mengawal jalannya Rapat Paripurna Hak Angket di DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kini mulai disiapkan secara masif.

Aliansi Rakyat Kaltim secara terbuka menyatakan siap kembali turun ke jalan bertepatan dengan hari pelaksanaan paripurna pada Rabu (10/6/2026) mendatang.

Aksi kali ini sengaja dirancang untuk mendatangkan rombongan warga dan mahasiswa dalam jumlah yang jauh lebih banyak daripada aksi-aksi unjuk rasa sebelumnya.

Langkah pengumpulan massa secara besar-besaran ini diambil karena rapat di parlemen nanti dinilai sebagai momen penentu hidup atau matinya hak angket terhadap Gubernur Rudy Mas’ud.

Rencana pergerakan ini disampaikan langsung oleh Koordinator Lapangan (Jenlap) Aliansi Rakyat Kaltim, Kamarul Azwan, saat diwawancarai, Kamis (28/5/2026) sore.

Persiapan aksi ini mulai berjalan setelah Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kaltim menggelar rapat tertutup pada Senin (25/5/2026) lalu untuk merevisi jadwal kedewanan dan resmi memasukkan agenda paripurna hak angket.

Aliansi Komitmen Kawal Hak Angket Sampai Babak Final

Rencana unjuk rasa yang diberi judul "Seruan Aksi 214 Jilid III" ini dipastikan menjadi kelanjutan dari rangkaian gelombang gerakan masyarakat sipil.

Kamarul Azwan menjelaskan bahwa aksi di lapangan nanti merupakan bentuk komitmen panjang untuk menagih janji para wakil rakyat yang ada di dalam gedung parlemen.

Bagi aliansi, tanggal 10 Juni adalah babak akhir di mana seluruh kelompok partai (fraksi) di DPRD Kaltim harus menentukan sikap secara sah dan terbuka di dalam ruang sidang.

"Kami berkomitmen dengan apa yang telah kami lakukan dari 21 April 2026 untuk bagaimana mengawal segala bentuk tuntutan kami pada saat tanggal 21 April ya, salah satunya ini hak angket kan. Jadi kami turun ke jalan untuk mengawal ini," kata Kamarul Azwan memberikan penjelasan.

Aliansi Targetkan Lipat Gandakan Jumlah Massa di Lapangan

Mengenai perkiraan jumlah orang yang akan ikut bergabung dalam barisan unjuk rasa, pihak aliansi mengaku belum bisa mengeluarkan angka atau koordinat yang pasti.

Hal ini dikarenakan proses ajakan dan koordinasi ke berbagai kelompok pemuda, mahasiswa, dan warga sipil di daerah masih terus berjalan hingga saat ini.

Namun, Kamarul menjamin bahwa aliansi sedang mengupayakan sekuat tenaga agar jumlah pasukan yang datang ke depan gerbang DPRD Kaltim nanti jauh lebih ramai.

Pelipatan jumlah massa ini dinilai sangat penting agar suara masyarakat terdengar nyaring dan tidak diabaikan oleh para anggota dewan yang bersidang di dalam.

"Kalau itu belum bisa dipastikan, cuman pasti kami usahakan untuk massanya lebih daripada sebelumnya karena menurut kami ketika memang Paripurna ini berjalan dengan baik maka disinilah finalnya untuk bagaimana hak angket itu jalan atau tidak," ujarnya menerangkan target lapangan.

Soroti Isu Siasat Rapat di Lantai 6 dan Tuntut Live Streaming

Selain fokus mematangkan barisan massa, Aliansi Rakyat Kaltim juga mencium adanya isu kurang sedap mengenai tempat pelaksanaan rapat paripurna nanti.

Beredar kabar bahwa rapat penting tersebut sengaja nanti tidak diadakan di ruang sidang utama, melainkan mau dipindahkan ke ruangan di Lantai 6 Gedung DPRD Kaltim.

Perubahan tempat ini memicu kekhawatiran dari pihak aliansi bahwa ruang gerak para jurnalis akan dibatasi dan masyarakat tidak bisa melihat langsung jalannya rapat.

Menyikapi hal tersebut, Kamarul menegaskan bahwa massa aksi di luar gedung akan memberikan tekanan (pressure) kuat agar pintu rapat tidak ditutup bagi media.

Jika kapasitas ruangan di Lantai 6 menjadi alasan pembatasan, aliansi menuntut agar sekretariat DPRD Kaltim wajib menyediakan fasilitas siaran langsung secara terbuka.

"Nanti tentunya pasti kami bakal tetap pressure ya di teman-teman media bisa masuk dan juga tetap mengadakan apa sih namanya live streaming untuk masyarakat secara terbuka tentang paripurna," cetusnya.

Siapkan Pertemuan Besar untuk Antisipasi Kebuntuan di Dewan

Mengenai kemungkinan terburuk jika nantinya rapat paripurna di dewan menemui jalan buntu atau gagal meloloskan Hak Angket, aliansi mengaku belum melangkah ke sana.

Pihak aliansi saat ini masih berfokus penuh pada pengawalan jadwal yang sudah diketok oleh Badan Musyawarah agar tidak bergeser lagi.

Meski begitu, untuk mengantisipasi segala bentuk manuver politik dari partai-partai di parlemen, aliansi akan menggelar pertemuan besar atau konsolidasi akbar.

Rembuk bersama seluruh perwakilan gerakan rakyat ini rencananya akan dilaksanakan pada awal bulan Juni nanti, memanfaatkan celah waktu saat para anggota dewan sedang sibuk turun ke daerah asal untuk masa reses.

"Kalau untuk hak angket tidak terjalankan dan apa yang akan kita lakukan, sebenarnya itu belum dibahas. Kami bakal konsolidasi nanti awal bulan Juni ya," pungkasnya di akhir wawancara.

Saat ini, warga dan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi terus bersiap dan merapatkan barisan. 

Mereka bersiap menyambut kembali para anggota dewan yang pulang reses pada rapat tanggal 10 Juni 2026 nanti. (son)