ARUSBAWAH.CO - Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H Seno Aji, menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di Kaltim tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.
Ia menilai bahwa pekerjaan fisik harus dirancang bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan seluruh unit teknis Kementerian PU agar tidak terjadi tumpang tindih yang menyebabkan pemborosan dan tidak memberi dampak langsung kepada warga.
Pernyataan itu ia sampaikan ketika ia bertugas sebagai pembina dalam Upacara Hari Bhakti ke-80 Pekerjaan Umum (PU) di halaman Kantor Dinas PUPR Pera Kaltim pada Selasa (3/12/2025).
Acara tersebut dihadiri jajaran Dinas PUPR Pera, BPPW, BP2JK, BWS Kalimantan IV, beserta para pegawai teknis di lingkungan Pemprov Kaltim.
Saat membacakan pesan Menteri Pekerjaan Umum RI, Seno Aji menegaskan bahwa Spirit Sapta Bhakti PU Insan PU-7 menjadi nilai yang harus dipegang dalam pelaksanaan pembangunan.
Ia menyebut prinsip itu sebagai fondasi etika dan disiplin kerja untuk mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Ia menjelaskan bahwa dalam tahun pertama masa kerja Kabinet Merah Putih, berbagai program infrastruktur di bawah Kementerian PU menunjukkan kemajuan nyata di sektor sumber daya air, jaringan jalan, tata ruang, hingga fasilitas publik yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Alhamdulillah, selama satu tahun ini telah banyak capaian penting yang langsung berdampak pada ketahanan air, ketahanan pangan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Semua ini bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang infrastruktur,” ungkap Seno Aji.
Di hadapan para peserta upacara, ia kembali mengingatkan pentingnya pembagian tugas yang terkoordinasi.
Ia menyebut contoh persoalan lapangan seperti pekerjaan drainase dan pengerjaan jalan yang kadang tidak direncanakan bersama, sehingga memicu pembongkaran ulang yang menghambat efisiensi.
“Bersinergi membangun jalan itu penting. Jika drainase sudah jadi baru jalannya dibuat, jangan sampai dibongkar lagi. Ini sering terjadi karena tidak sinkronisasi. Sekarang kita evaluasi diri agar seluruh pekerjaan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” terangnya, menegaskan.
Seno Aji juga menyinggung kondisi fiskal Kaltim. Ia menjelaskan bahwa pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) membuat ruang gerak pembangunan semakin terbatas.
Anggaran Dinas PUPR Kaltim untuk 2026 bahkan diperkirakan hanya berada di bawah Rp1 triliun, jauh dari kisaran normal Rp3–4 triliun.
Karena itu, ia meminta agar penentuan proyek dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat urgensinya.
“Dampaknya sangat banyak. Kita harus mengoptimalkan mana yang paling urgent. Jalan yang kondisinya masih 85 persen kita tunda dulu, fokus pada jalan yang kondisinya di bawah 60 persen,” jelasnya didampingi Kepala Dinas PUPR Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda.
Meskipun anggaran menyusut, Seno memastikan bahwa pembangunan akses ke Mahakam Ulu tetap termasuk prioritas.
Pada tahun 2026, Dinas PUPR Kaltim mengalokasikan sekitar Rp100 miliar dan Kementerian PU menambah Rp420 miliar untuk penyelesaian jalur utama menuju Ujoh Bilang.
“Insyaallah akhir 2026 jalan ke Mahakam Ulu sudah mulus sampai Ujoh Bilang,” ucapnya.
Di penghujung kegiatan, ia menyerahkan penghargaan untuk sejumlah kategori jasa konstruksi, tenaga kerja konstruksi berprestasi, serta pemenang Kompetisi Tenaga Kerja Konstruksi Wilayah Kalimantan, kemudian meninjau kegiatan Bhakti Sosial Khitanan Massal yang digelar Dinas PUPR Pera Kaltim.
(ir/adv/diskominfokaltim)
