ARUSBAWAH.CO -  Di tengah tergerusnya dana bagi hasil (DBH) hingga disebut mencapai Rp 7 triliun, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai mencari celah baru untuk menambal potensi kebocoran pendapatan daerah.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan, ketergantungan pada pola lama sudah tidak cukup.

Orang nomor dua di Kaltim itu mendorong, pelaku usaha lokal naik kelas dan jangan lagi hanya bermain di hilir, tapi berani masuk ke hulu migas.

Pernyataan itu disampaikan Seno saat membuka Sosialisasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 di Gedung Olah Bebaya, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (10/2/2026).

Di hadapan perwakilan Kementerian ESDM, SKK Migas, Pertamina Hulu, hingga pengusaha daerah, Seno bicara lugas soal kondisi fiskal Kaltim saat ini.

Seno menyebut DBH Kaltim terpotong dari berbagai sektor, mulai migas, batubara hingga sawit.

Kata Seno angka pemotongan DBH ke Kaltim tak lah kecil.

Menurutnya, kondisi itu memaksa pemerintah daerah memutar otak untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD), bukan sekadar menunggu transfer dana dari pusat.

Seno Aji Dorong Pengusaha Lokal Masuk Hulu Migas dan Kelola Sumur Tua

Solusi yang ia tawarkan bukan tanpa risiko, yaitu masuk ke sektor hulu migas, khususnya pengelolaan sumur tua dan sumur yang tak lagi berproduksi.

“Kalau downstream sudah biasa,” kata Seno, merujuk peluang usaha seperti agen LPG 3 kilogram, pangkalan hingga transportasi.

Kaltim kata Seno Aji, sudah lama jadi ladang pengusaha lokal.

Namun menurutnya, potensi besar justru ada di hulu yang selama ini jarang disentuh pelaku usaha migas di Kaltim.