ARUSBAWAH.CO -  Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mengaku telah mengetahui adanya tudingan masif di media sosial yang mendiskreditkan dirinya sebagai dalang di balik hak angket terhadap Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud.

Ia tidak menampik bahwa narasi tersebut ramai beredar sejak hak angket disetujui masuk dalam rapat paripurna DPRD Kaltim.

“Saya mengetahui adanya informasi yang beredar di media sosial terkait isu tersebut. Informasi itu tidak benar. Saya bukan dalang, saya wagub,” ujar Seno Aji dalam keterangannya yang diterima redaksi, Rabu (28/5/2026).

Menurut Seno, tudingan yang diarahkan kepadanya terlalu dipaksakan dan cenderung dibangun berdasarkan asumsi semata.

“Jadi, hanya karena posisi saya sebagai wagub, kemudian saya dituding demikian? Ini seperti cocokologi,” ucapnya.

Ia juga menyoroti pola pemberitaan dan narasi yang berkembang secara beriringan di media sosial maupun sejumlah platform informasi.

“Saya amati, seluruh narasinya hampir sama. Isu itu terus dinaikkan, tetapi tanpa ada keterangan dari saya ataupun penjelasan logis kenapa tudingan itu diarahkan ke saya,” jelasnya.

Seno mengaku heran karena hanya sedikit pihak yang melakukan konfirmasi langsung kepadanya.

Sementara itu, analisa dan tudingan justru berkembang lebih masif tanpa menghadirkan penjelasan yang berimbang.

“Ada beberapa wartawan yang bertanya langsung ke saya dan sudah saya jawab. Tetapi yang masif beredar justru tudingan-tudingan itu,” katanya.

Ia pun menilai, jika sebuah narasi dibangun hanya berdasarkan cocokologi tanpa verifikasi yang memadai, maka publik dapat menilai sendiri kualitas independensi dan keberimbangan informasi tersebut.

“Kalau narasi dibangun hanya berdasarkan asumsi dan cocokologi, lalu diulang terus tanpa menghadirkan penjelasan yang berimbang, saya kira publik juga bisa menilai sendiri. Di mana letak independensi, akurasi, dan keberimbangan jika sebuah tudingan terus diputar tanpa dasar yang jelas,” ujarnya.

Kembali menanggapi tudingan tersebut, Seno mengatakan dirinya sama sekali tidak menginginkan situasi politik seperti yang berkembang saat ini.

“Saya juga tak mau situasi ini. Di-frame seolah-olah karena saya wagub dan ada hak angket terhadap gubernur, maka saya yang mengotaki semuanya. Terlalu hebat kalau saya bisa mengatur itu,” katanya.

Bahkan, ia sempat menanggapi isu tersebut dengan bercanda.

“Kalau saya bisa mengatur semua itu, mungkin sekarang saya sudah diminta Trump jadi konsultan politiknya,” ujar Seno. 

Seno kemudian menjelaskan soal foto yang beredar di media sosial, yang memperlihatkan sejumlah pihak penginisiasi aksi sedang berfoto bersamanya.

Menurutnya, foto tersebut merupakan dokumentasi lama yang kembali digunakan untuk membangun narasi berbeda.

“Itu foto lama yang dipakai lagi untuk kondisi yang berbeda,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa proses hak angket sepenuhnya merupakan kewenangan DPRD sebagai lembaga legislatif, bukan ranah pemerintah provinsi.

“Terkait isu yang beredar itu, saya perlu sampaikan bahwa proses hak angket sepenuhnya merupakan kewenangan DPRD sebagai lembaga legislatif. Pemerintah provinsi menghormati setiap proses yang berjalan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku,” jelasnya.

Seno menambahkan, tidak ada keterlibatan maupun intervensi dari pihak eksekutif dalam proses tersebut.

Saat ini, dirinya memilih tetap fokus menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Menyikapi polemik yang berkembang, Seno mengaku mencoba melihat persoalan itu secara lebih bijak.

“Saya coba berpikir positif saja. Mungkin saya sedang kena angin. Ada yang bilang, makin di atas, makin kencang anginnya. Ya saya berdoa saja, mungkin ini cobaan dari Yang Di Atas,” ujarnya.

Ia juga berharap isu yang berkembang bukan dilatarbelakangi rasa iri atau kepentingan tertentu.

“Mudah-mudahan isu-isu ini bukan dibuat karena ada seseorang yang iri dengan saya. Mudah-mudahan tidak demikian,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Seno memastikan dirinya tidak berniat membawa persoalan tersebut ke ranah hukum, meski mengakui nama baiknya ikut dirugikan.

“Tentu saya dirugikan. Tetapi ya kita coba mawas diri saja. Mudah-mudahan pihak-pihak yang menyebarkan isu itu bisa diberikan hidayah,” tutupnya.

Sebelumnya, pihak Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur juga telah memberikan klarifikasi terkait video viral yang diunggah akun Instagram @Kaltim.flash pada 23 Mei 2026.

Video tersebut menampilkan foto pertemuan sejumlah pihak dengan Seno Aji dan menuding gerakan unjuk rasa Aksi 215 sebagai aksi “pesanan” politik hasil konspirasi dengan Wakil Gubernur Kaltim.

Konten itu mempertanyakan mengapa massa aksi bertemu wakil gubernur, bukan menemui gubernur yang menjadi sasaran utama demonstrasi.

Bukti Foto Ternyata Diambil Tahun Lalu

Pertemuan bersama Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji yang disebut sebagai agenda silaturahmi organisasi. (Foto: Istimewa)

Menanggapi tudingan tersebut, Humas Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Lukman Nil Hakim, membeberkan bukti pada Senin (25/5/2026).

Lukman menunjukkan foto asli yang tercatat diambil pada 8 Desember 2025. Berdasarkan bukti tersebut, ia menegaskan bahwa foto yang viral di media sosial merupakan dokumentasi lama yang diambil jauh sebelum rencana demonstrasi Aksi 215 berlangsung.

“Kami ingin meluruskan bahwa kabar tentang kami bertemu Wakil Gubernur sebelum demo itu adalah bohong atau hoaks. Tudingan di video itu sama sekali tidak punya dasar karena memakai foto lama yang sengaja disebarkan lagi,” kata Lukman.

Cerita Asli di Balik Foto Bersama Wakil Gubernur

Lukman kemudian menjelaskan konteks sebenarnya dari foto tersebut agar masyarakat tidak salah paham.

Menurutnya, pertemuan pada Desember 2025 itu merupakan agenda silaturahmi internal LSM JAGA Kaltim yang dipimpin Mugeni.

Kehadiran Seno Aji dalam pertemuan tersebut dinilai wajar karena ia merupakan pembina organisasi tersebut, bukan untuk membahas atau mengatur rencana demonstrasi.

“Waktu itu Ketua LSM JAGA, Saudara Mugeni, mengajak teman-teman untuk bersilaturahmi. Karena Pak Seno Aji adalah pembina LSM kami, maka kami bertemu beliau. Jadi itu murni acara internal organisasi tahun lalu,” ujarnya.

Bantahan Demo “Titipan” Tokoh Politik

Pihak aliansi juga membantah keras tudingan yang menyebut gerakan mereka disetir oleh pejabat daerah.

Mereka menegaskan Aksi 215 lahir dari keresahan masyarakat dan tidak ada campur tangan pihak luar, termasuk isu yang menyeret nama Seno Aji maupun Wali Kota Samarinda, Andi Harun.

Menurut Lukman, jalannya aksi unjuk rasa hingga orasi keras dari sejumlah tokoh adat terjadi secara spontan karena masyarakat memang sedang kecewa.

“Semua pembicaraan saat demo murni keluar dari masyarakat sendiri. Tidak ada titipan atau settingan dari pejabat mana pun. Saya berani bertaruh untuk menegaskan bahwa gerakan kami ini murni,” tegasnya. (red)