ARUSBAWAH.CO -  Menjelang genap satu tahun dilantik sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji membeberkan sejumlah capaian dan evaluasi kinerja selama mendampingi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.

Keduanya dilantik Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada 20 Februari 2025 lalu.

Dalam satu tahun kepemimpinan Rudy–Seno, sejumlah program prioritas mulai dijalankan, terutama yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.

Saat ditemui wartawan pada Selasa (10/2/2026), Seno Aji secara terbuka menjawab pertanyaan soal evaluasi dan program yang menjadi fokus selama setahun terakhir.

“Ya, alhamdulillah kita sudah satu tahun dan program prioritas sudah berjalan. Yang pertama adalah pendidikan gratis yang ada di Kalimantan Timur ini, kemudian kesehatan gratis BPJS, kemudian umroh gratis untuk para marbot semuanya sudah kita lakukan,” ujar Seno kepada awak media.

Program Gratispol Pendidikan D3, S1 hingga S3

Salah satu program unggulan yang paling banyak mendapat perhatian adalah Gratispol Pendidikan, yang mencakup pembiayaan kuliah jenjang D3, S1 hingga S3.

Sepanjang tahun 2025, program itu telah menjangkau lebih dari 21 ribu mahasiswa baru se-Kaltim.

Uang Kuliah Tunggal (UKT) mereka dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.

Bagi banyak keluarga, program ini menjadi angin segar.

Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, beban biaya pendidikan tinggi sering kali menjadi alasan anak-anak putus kuliah atau bahkan tak melanjutkan pendidikan.

Dengan adanya pembiayaan ini, akses pendidikan tinggi semakin terbuka.

Namun, Seno mengakui pelaksanaan program pendidikan gratis bukan tanpa tantangan.

Sistem pendataan, verifikasi, hingga mekanisme pencairan anggaran masih terus dibenahi.

“Tentu saja ada beberapa kelemahan dan beberapa kekurangan yang harus kita perbaiki. Itu saya pikir lumrah karena ini hal baru, hal yang belum pernah dilakukan terutama di pendidikan gratis. Sistem-sistem kita perbaiki semua agar keluhan-keluhan masyarakat bisa kita terima,” katanya.

Ia juga menyebut, pada 2026 ini jumlah mahasiswa yang akan dibiayai meningkat signifikan, mencapai sekitar 124 ribu orang.

Angka itu tentu membutuhkan perhatian serius dari pengelola program di tingkat provinsi.

“Ini tentu saja butuh perhatian khusus bagi pengelola pendidikan gratis yang ada di pemerintah Provinsi Kaltim,” tambahnya.

Gratispol Kesehatan dan Internet Desa di Kaltim

Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi prioritas.

Melalui program Gratispol Kesehatan, sebanyak 5.000 warga Kaltim yang sebelumnya belum memiliki jaminan kesehatan kini telah terdaftar dan mendapatkan akses layanan kesehatan gratis.

Program itu menyasar masyarakat yang selama ini belum tersentuh perlindungan BPJS.

Di bidang infrastruktur digital, Pemprov Kaltim juga menjalankan program internet desa.

Hingga awal 2026, sebanyak 441 dari total 841 desa di Kaltim sudah terpasang layanan internet gratis.

Semuanya tersebar di sepuluh kabupaten/kota di Kaltim.

Program ini diharapkan bisa memperluas akses informasi, pendidikan daring, hingga pelayanan administrasi berbasis digital, terutama di wilayah pelosok.

Perjalanan Religi Gratis dan Seragam Sekolah Gratis

Tak hanya itu, program perjalanan religi gratis juga menjadi perhatian publik.

Pada 2025, sebanyak 880 orang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat.

Marbot masjid diberangkatkan umrah, sementara penjaga rumah ibadah non-Muslim difasilitasi perjalanan religi sesuai keyakinan masing-masing.

Program ini disebut sebagai bentuk penghargaan kepada para penjaga rumah ibadah yang selama ini bekerja menjaga tempat ibadah.

Di sektor pendidikan dasar dan menengah, sebanyak 65.004 siswa baru dari 447 SMA/SMK/SLB di Kaltim menerima seragam, tas, sepatu, dan perlengkapan sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026.

Kebijakan ini diharapkan meringankan beban orang tua saat tahun ajaran baru.

Program Perumahan Gratispol dan Evaluasi Satu Tahun Jabatan

Sementara di sektor perumahan, Pemprov Kaltim menggratiskan biaya administrasi pembelian rumah, termasuk notaris, provisi, dan administrasi perbankan, dengan nilai maksimal Rp10 juta per unit.

Pada tahap awal, 1.000 unit rumah disiapkan dengan alokasi anggaran Rp10 miliar dari APBD Perubahan 2025.

Meski sejumlah program sudah berjalan, Seno menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap kekurangan yang ada.

Ia meminta doa dan dukungan masyarakat agar program-program tersebut bisa terus diperbaiki dan berjalan optimal.

“Kami pahami hal itu tidak mudah untuk buat hal ini segera terjadi semuanya, tapi kami terus berusaha. Kami mohon doanya dari masyarakat semuanya agar program-program kerja gubernur dan wakil gubernur ini berjalan dengan baik nanti,” demikian kata Seno Aji.

(wan)