ARUSBAWAH.CO - Ketidakhadiran seluruh perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim pada Senin pagi, 22 Juni 2026, memunculkan dugaan bahwa agenda tersebut sengaja dilewati.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni membantah kabar itu dan menyebut keterlambatan terjadi karena rapat internal pemerintah belum selesai.
Dugaan itu mencuat setelah tidak satu pun pejabat Pemprov Kaltim terlihat di ruang sidang utama DPRD hingga lebih dari dua jam sejak rapat dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WITA.
Padahal, Paripurna ke-15 DPRD Kaltim itu mengagendakan penyampaian tanggapan dan jawaban Gubernur Kaltim atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kaltim Tahun Anggaran 2025.
Namun sampai sekitar pukul 12.00 WITA, kursi yang disiapkan untuk jajaran eksekutif masih kosong.
Rapat pun akhirnya ditunda.
Sri Wahyuni Bantah Ada Arahan Pemprov Kaltim Sengaja Skip Paripurna DPRD
Usai rapat paripurna ditunda beredar kabar bahwa ketidakhadiran itu disengaja.
Sri Wahyuni membantah isu tersebut.
"Oh, siapa yang bilang?" kata Sri Wahyuni saat ditanya Arusbawah.co soal kabar adanya arahan agar Pemprov melewatkan saja rapat paripurna.
Ketika kembali ditanya soal isu itu, Sri Wahyuni langsung membantah.
"Enggak, enggak, enggak ada. Itu dengar dari mana? Jangan keliru ya, enggak ada itu," ujarnya.
Menurut Sri Wahyuni, pada saat yang sama jajaran Pemprov Kaltim masih mengikuti briefing pagi di Kantor Gubernur.
Pembahasan dalam rapat itu, kata dia, belum selesai sehingga keberangkatan menuju DPRD ikut tertunda.
"Briefing belum selesai. Ketika kita mau hadir ke sini, keburu sudah di-reschedule malam," katanya.
Ia mengatakan ada sejumlah persoalan yang harus diselesaikan terlebih dahulu dalam rapat tersebut.
"Di dalam briefing tadi ada berbagai persoalan yang harus dibahas. Jadi kita tuntaskan dulu. Tapi kita sudah siap ikut paripurna," ujar Sri.
Karena itu, ia menepis anggapan bahwa Pemprov sengaja mengabaikan agenda DPRD.
"Ya masa kita skip paripurna, orang kita memberikan tanggapan," katanya.
Sri Wahyuni mengakui, apabila briefing telah selesai sesuai rencana, jajaran Pemprov seharusnya langsung menuju Gedung DPRD Kaltim.
"Iya," jawabnya singkat saat ditanya apakah sebelumnya mereka memang berencana datang ke rapat paripurna.
Soal keluhan DPRD mengenai minimnya koordinasi, Sri Wahyuni mengatakan pihaknya sebenarnya sudah menyampaikan bahwa mereka masih berada dalam briefing.
"Sudah, memang kita sampaikan bahwa kita sedang briefing. Tapi nanti malam kita ketemu, kita laksanakan rapat paripurna bersama," ujarnya.
Ketika ditanya apakah persoalan tersebut hanya karena miskomunikasi antara eksekutif dan legislatif, Sri hanya tertawa.
DPRD Kaltim Kecewa Tak Ada Satu Pun Perwakilan Pemprov yang Hadir
Sebelumnya, batalnya rapat paripurna memicu kekecewaan sejumlah anggota DPRD Kaltim.
Anggota Fraksi PKB, Jahidin, menilai absennya gubernur sebenarnya masih bisa dimaklumi selama ada pejabat lain yang ditunjuk untuk mewakili.
Namun yang terjadi, menurut dia, tidak ada satu pun pejabat Pemprov yang hadir.
"Kita ini kan sejajar dengan pemerintah. Minimal asisten yang mewakili gubernur. Ini satu pun tidak ada yang hadir," kata Jahidin.
Ia menegaskan yang dipersoalkan DPRD bukan ketidakhadiran gubernur, melainkan kosongnya seluruh kursi perwakilan pemerintah daerah.
"Pihak Pemprov tidak mengirim perwakilannya satu pun. Di sana kan ada asisten satu, dua, tiga. Asal jangan dokter hewan atau staf ahli karena bukan kapasitasnya," ujarnya.
Menurut Jahidin, kondisi itu menunjukkan sikap yang tidak menghargai DPRD sebagai lembaga yang sejajar dengan pemerintah daerah.
"Ini tidak menghargai lembaga. Ini bahasa konstitusional saya sebagai anggota DPRD. Ini bukan dari pimpinan. Tapi dia tidak menghargai lembaga," katanya.
Ia mengatakan undangan rapat sudah disampaikan secara resmi.
Bahkan para anggota dewan dan tamu undangan telah menunggu lebih dari dua jam.
"Jam 10.00 kan undangannya. Sekarang sudah jam berapa? Kita sudah menunggu dua jam lebih, tamu juga sudah nunggu. Enggak ada kabar sama sekali," ujarnya.
Menurut Jahidin, DPRD juga telah berupaya menghubungi pihak Pemprov untuk meminta kepastian kehadiran.
"Sudah ditelepon," katanya.
Ananda Emira Moeis Minta Tata Administrasi dan Komunikasi Pemprov-DPRD Diperbaiki
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis membenarkan rapat paripurna akhirnya ditunda dan direncanakan dijadwalkan ulang pada malam hari.
"Ya, ditunda. Ada kesibukan. Ditunda, rencananya malam ini," kata Ananda.
Namun sampai keputusan penundaan diambil, DPRD belum menerima penjelasan resmi mengenai alasan ketidakhadiran pihak Pemprov.
"Belum ada informasi," ujarnya.
DPRD Kaltim Minta Pemprov Bersurat Jika Berhalangan Hadir
Ananda menilai komunikasi dan tata administrasi antara Pemprov dan DPRD perlu diperbaiki agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
"Kalau memang ada kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan, ya seharusnya bersurat," katanya.
Menurut dia, DPRD juga memiliki agenda yang sudah ditetapkan melalui Badan Musyawarah sehingga perubahan jadwal membutuhkan koordinasi yang jelas.
"Kan kita juga lembaga DPRD ini punya kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan oleh badan musyawarah," ujarnya.
Karena itu, Ananda meminta mekanisme administrasi dan surat-menyurat antara kedua lembaga dibenahi.
"Ke depan harus kita perbaiki tata administrasinya juga, birokrasi administrasi surat-menyuratnya juga harus diperbaiki," kata Ananda.
(wan)
