“Kita kebagian jadwal tanggal 21 April ini Makanya saya minta semua OPD yang terlibat harus sudah siapkan semua dokumen. PUPR, DLH, Dinas Pendidikan, BPKAD, semua harus gerak cepat,” tegasnya.

Pembangunan Sekolah Rakyat ini akan berbentuk boarding school alias berasrama, khusus untuk jenjang SMP dan SMA. 

Karena itu, Dinas Pendidikan ditugaskan memastikan tempat tinggal dan proses belajar siswa bisa berjalan sejak awal.

“Sudah kami siapkan kerja sama untuk boarding sementara. Kami juga minta Dinas Pendidikan sediakan tenaga pendidik dari honorer, karena syarat dari Kemensos memang tidak boleh dari PNS,” ujar Andi Harun.

Guru pengajar, pengelola, hingga staf Sekolah Rakyat harus berasal dari kalangan non-ASN atau Honorer. 

Menurutnya, ini bagian dari kebijakan pusat untuk menyerap tenaga kerja baru dari masyarakat.

“Bagus juga, jadi banyak yang bisa ikut serta. Tapi ya kita tunggu juga kalau ada perubahan aturan dari pusat,” katanya.

Selain itu, sekolah ini akan dikelola dengan sistem dan standar yang berbeda dari sekolah umum. 

Pemerintah Kota Samarinda sudah menjalin kerja sama dengan Yayasan Mentari, sebuah lembaga pendidikan yang dikenal mengelola sekolah-sekolah internasional.

“Pengelolaannya nanti bukan sembarangan. Kita gandeng Yayasan Mentari yang sudah pengalaman di bidang pendidikan. Sistem pengelolaannya, bahkan sampai administrasi, akan dibuat profesional,” tegasnya.

Sekolah Rakyat ini juga akan menggunakan sistem bilingual. 

Artinya, proses pembelajaran akan menggunakan dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.