ARUSBAWAH.CO - Pemanfaatan aset daerah milik Pemerintah Kota Samarinda berupa kos syariah putri di Jalan Perjuangan mulai menunjukkan hasil yang cukup menjanjikan.
Dari total 50 kamar yang dikelola melalui kerja sama dengan Perumda Varia Niaga, tingkat hunian telah menembus lebih dari 60 persen, meski operasional baru diuji coba sejak akhir Oktober 2025.
Capaian tersebut terbilang signifikan karena dimulai di luar momentum tahun ajaran baru mahasiswa, yang biasanya menjadi puncak permintaan hunian kos.
Fakta ini menjadi indikator awal bahwa skema pemanfaatan aset daerah tidak hanya berjalan, tetapi juga berpotensi memberi kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Okupansi Tembus 60 Persen di Luar Musim Kuliah
Uji coba operasional kos syariah putri dimulai pada akhir Oktober 2025.
Secara pasar, periode ini bukan waktu ideal untuk bisnis kos mahasiswa.
Namun, realisasi di lapangan justru melampaui ekspektasi awal.
“Sekarang sudah lebih dari 30 kamar terisi. Itu berarti di atas 60 persen,” ujar Direktur Utama Perumda Varia Niaga, Syamsuddin Hamade, Jumat (6/2/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan respons pasar yang positif.
Mayoritas penghuni merupakan mahasiswi yang memilih pindah dari kos lama demi mendapatkan hunian yang lebih tertata, aman, dan nyaman.
“Kami tidak hanya menyasar mahasiswa baru. Yang sudah punya kos tapi ingin tempat lebih baik, bisa pindah. Responsnya cukup bagus,” katanya.
Tarif Rp2–2,3 Juta, Sasar Segmen Menengah Atas
Kos syariah putri ini dipatok dengan tarif Rp2 juta hingga Rp2,3 juta per bulan. Harga tersebut menyasar segmen menengah ke atas, khususnya penghuni yang mengutamakan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan.
Meski mengusung konsep syariah, kos ini tidak bersifat eksklusif secara agama.
“Ini kos syariah putri, tapi bukan berarti hanya untuk muslimah. Nonmuslim juga boleh. Yang dibangun itu sistemnya, bukan pembatasan agama,” jelas Syamsuddin.
Prinsip syariah diterapkan pada tata kelola, aturan hunian, dan lingkungan, bukan pada identitas keagamaan penghuni.
Skema PAD Berlapis: 60 Persen Langsung ke Pemkot
Dari sisi fiskal, kerja sama ini dirancang memberi kontribusi maksimal ke daerah.
Berdasarkan skema yang ditetapkan Wali Kota Samarinda, 60 persen hasil bersih langsung masuk ke kas Pemkot.
Sementara 40 persen dikelola Varia Niaga, namun porsi tersebut juga tidak sepenuhnya menjadi keuntungan perusahaan.
“Sesuai kebijakan baru, dari laba bersih Varia Niaga, 30 persennya wajib disetor kembali ke PAD,” terang Syamsuddin.
Dengan demikian, kontribusi ke daerah bersifat berlapis: langsung dari hasil kerja sama, dan tidak langsung melalui setoran laba BUMD.
Skema ini menegaskan arah baru pengelolaan BUMD sebagai instrumen fiskal daerah, bukan sekadar operator bisnis.
Terintegrasi dengan Bebaya Mart dan Ekosistem Usaha
Kos syariah putri ini dirancang tidak berdiri sendiri. Varia Niaga menyiapkan pengembangan Bebaya Mart di kawasan yang sama sebagai bagian dari ekosistem usaha terintegrasi.
Konsepnya meliputi minimarket, kafe, serta penyediaan ATK dan kebutuhan harian penghuni.
“Kita ingin penghuni kos tidak perlu jauh-jauh mencari kebutuhan. Kos dan Bebaya Mart ini satu ekosistem,” ujar Syamsuddin.
Namun, pengoperasian Bebaya Mart di kawasan kos masih menunggu persetujuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) karena berkaitan dengan branding dan pemanfaatan aset pemerintah.
Uji Model Baru Pemanfaatan Aset Daerah
Kerja sama ini menjadi uji coba model baru Pemkot Samarinda dalam mengelola aset daerah.
Aset yang sebelumnya cenderung pasif kini diolah menjadi unit usaha produktif dengan kontribusi langsung ke PAD.
“Ini masih tahap awal, masih simulasi. Tapi dari okupansi dan respons pasar, arahnya sudah positif. Tinggal kita evaluasi supaya makin optimal,” kata Syamsuddin.
Jika tren hunian terus meningkat, skema serupa berpeluang diterapkan pada aset daerah lain yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. (isa)
