ARUSBAWAH.CO -  Ketimpangan layanan pemenuhan gizi di Kalimantan Timur masih jadi pekerjaan rumah besar.

Dari total kebutuhan 372 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga kini baru 173 unit yang aktif beroperasi.

Hal ini menunjukkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum sepenuhnya merata, terutama di wilayah terpencil yang justru memiliki risiko gizi lebih tinggi.

Penyebaran SPPG MBG di Kaltim: Samarinda Paling Banyak

Koordinator SPPG Regional Kaltim, Binti Maulina Putri, mengakui distribusi layanan masih jauh dari ideal.

“Capaian saat ini belum mencerminkan kebutuhan riil di lapangan, apalagi wilayah terluar,” jelasnya.

Hingga kini, dari 173 unit SPPG yang berjalan, sebagian besar berada di kota besar:

• Kota Samarinda: 51 unit ditetapkan, 40 unit aktif
• Kabupaten Kutai Kartanegara: 35 unit, 26 unit aktif
• Kota Balikpapan: 28 unit, 21 unit aktif
• Kota Bontang: 18 unit, 15 unit aktif
• Kabupaten Kutai Timur: 15 unit, 11 unit aktif
• Kabupaten Berau: 12 unit, 10 unit aktif
• Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU): 8 unit, 5 unit aktif
• Kabupaten Kutai Barat & Paser: 3 unit masing-masing, seluruhnya aktif
• Kabupaten Mahakam Ulu: 0 unit aktif, fisik telah rampung, tinggal evaluasi akhir

Data ini menegaskan bahwa Samarinda menjadi wilayah dengan jumlah SPPG MBG terbanyak, sementara Mahakam Ulu masih menunggu layanan beroperasi.

Tantangan Besar di Balik Program MBG

Sirajul Amin, pejabat KPPG di bawah Badan Gizi Nasional (BGN), menjelaskan penyebab ketimpangan ini.

Salah satunya adalah investasi pembangunan satu unit SPPG yang tidak kecil.

Biaya per unit berkisar Rp1 miliar hingga Rp4,5 miliar, dengan total investasi awal dari mitra bisa mencapai Rp2,5 miliar–Rp6 miliar, termasuk pembangunan fisik, instalasi IPAL, peralatan masak bertekanan tinggi, hingga kendaraan distribusi makanan.

Selain biaya, pembangunan SPPG juga memerlukan kesiapan infrastruktur, SDM, dan dukungan mitra.

Karena itu, pemerintah membuka peluang seluas-luasnya bagi mitra yang ingin berpartisipasi, meski pendaftaran saat ini sementara ditutup karena sebagian mitra masih melengkapi sarana-prasarana.

Penyesuaian Layanan untuk Efektivitas

Program SPPG juga mengalami penyesuaian kebijakan dalam setahun terakhir:

• Hari operasional diperluas dari 5 hari menjadi 6 hari, termasuk Sabtu
• Cakupan penerima manfaat ditambah, dari peserta didik, ibu hamil, menyusui, balita, hingga guru
• Standar operasional lebih ketat, termasuk kewajiban Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)

Menurut Sirajul, semua perubahan ini dilakukan agar layanan gizi tetap berkualitas dan merata di seluruh wilayah.

“Percepatan pembangunan terus dikejar untuk memenuhi target 372 unit SPPG di Kaltim,” tutupnya. (isa)