ARUSBAWAH.CO - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menegaskan pentingnya peran organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai mitra pembangunan, bukan justru sumber keresahan.
Hal ini ia sampaikan usai menghadiri Rapat Monitoring Penanganan Ormas yang Terafiliasi Premanisme, yang digelar Minggu (11/5/2025) di Kantor Kesbangpol Kaltim.
Dalam forum strategis tersebut, Sapto hadir mewakili Ketua DPRD Kaltim dan turut mendampingi Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud serta jajaran kementerian, Forkopimda, dan pimpinan ormas se-Kaltim. Rapat ini menjadi respon atas kekhawatiran meningkatnya aktivitas ormas yang menyimpang dari fungsinya.
“Forum ini sangat penting untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan iklim investasi di Kaltim. Ormas dibentuk untuk membangun masyarakat, bukan sebaliknya,” tegas Sapto.
Sapto mengungkapkan bahwa pemerintah pusat berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus yang akan turun langsung ke daerah dalam rangka pengawasan dan pembinaan ormas. Ia memastikan bahwa DPRD Kaltim akan bekerja sama erat dengan pemerintah provinsi, kepolisian, kejaksaan, serta Forkopimda dalam melakukan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh ormas yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Kita akan lakukan profiling terhadap ormas-ormas ini. Apakah mereka membantu masyarakat atau justru menjadi sumber masalah? Itu yang akan kami kaji dan komunikasikan,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya penindakan tegas terhadap oknum ormas yang terlibat dalam praktik ilegal seperti pungutan liar (pungli) dan intimidasi terhadap investor. Menurutnya, tindakan seperti itu dapat merusak iklim investasi dan menghambat pembangunan, terlebih dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim.
“Kalau tidak ditertibkan, iklim investasi bisa terganggu. Ini bukan hanya tanggung jawab Pemprov, tapi juga aparat penegak hukum. Harus ada tindakan hukum yang tegas,” ujarnya.
Dukungan terhadap pembinaan ormas yang inklusif juga menjadi komitmen DPRD. Sapto menekankan bahwa pendekatan harus dilakukan dengan mempertimbangkan keberagaman latar belakang suku, agama, dan budaya yang ada di Kalimantan Timur.
“Kita ingin ormas dibina secara benar dan berkelanjutan. Tujuannya jelas: menjadikan mereka bagian dari solusi, bukan sumber konflik,” tutupnya.
Dengan langkah strategis dan kolaboratif ini, diharapkan kehadiran ormas dapat lebih konstruktif, selaras dengan tujuan pembangunan daerah dan menciptakan lingkungan yang aman bagi semua pihak, termasuk para investor. (adv)
