ARUSBAWAH.CO - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengalokasikan dana sebesar Rp200 miliar untuk mempercepat pembangunan sanitasi permukiman layak dan aman di seluruh wilayah Kaltim.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menjelaskan bahwa anggaran tersebut disalurkan melalui bantuan keuangan (bankeu) kepada kabupaten dan kota.
“Ujung tombaknya ada di kabupaten dan kota. Kita bantu dari provinsi, tetapi realisasi harus muncul dari daerah. Ini bukan pekerjaan instan, tetapi harus dijalankan konsisten dan penuh kesadaran,” ujarnya saat Kick-Off Meeting Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2025 di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (03/06/2025).
Pemprov Kaltim menargetkan dalam 2-3 tahun ke depan, seluruh wilayah bisa mencapai 100 persen akses sanitasi layak.
Capaian Sanitasi Kaltim Masih 84 Persen
Dalam tiga tahun terakhir, capaian sanitasi di Kaltim meningkat dari 74 persen menjadi 84 persen.
Meski ada kemajuan, angka ini masih jauh dari target nasional 100 persen akses sanitasi layak.
Menurut Aji, masih ada 16 persen masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi, dan yang mengejutkan, tidak semuanya berasal dari kelompok miskin.
“Ini menunjukkan bahwa masalah sanitasi bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal kesadaran masyarakat,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa sanitasi berkaitan erat dengan kualitas hidup, kemiskinan, hingga stunting.
“Sanitasi bukan proyek glamor seperti jalan atau gedung, tetapi sangat penting untuk kesehatan dan martabat masyarakat,” tegasnya.
Edukasi dan Sinergi Lintas Sektor Jadi Kunci
Aji menambahkan, pembangunan sanitasi tidak cukup hanya dengan infrastruktur. Edukasi juga menjadi aspek penting.
“Cara paling murah membangun sanitasi adalah dengan menumbuhkan kesadaran,” katanya.
Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR-Pera Kaltim, Rahmad Hidayat, menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta lintas sektor di bidang kesehatan dan lingkungan hidup.
“Sanitasi bukan urusan satu pihak saja. Kita butuh kerja sama semua pihak agar program benar-benar terealisasi di lapangan,” ujarnya. (adv)
