ARUSBAWAH.CO - Kesiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR) di Samarinda dan Kaltim menunjukkan kontras yang mencolok.
Di Samarinda, persiapan sudah hampir rampung dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dijadwalkan mulai 15 Agustus 2025.
Namun di tingkat provinsi, khususnya tahap 1C di Balai Latihan Kerja (BLK) dan SMA Negeri 16 Samarinda, Pemprov Kaltim masih kesulitan memenuhi kuota siswa SD sesuai ketentuan pusat.
Persiapan Fasilitas di Samarinda Hampir Selesai
Pelaksana Tugas Asisten I Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Suwarso, menyebut progres rehabilitasi SR di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltim sudah mencapai 95 persen.
Ruang belajar, ruang guru, asrama, dan area makan telah berdiri kokoh, dengan sentuhan akhir seperti pemasangan meja komunal, tempat tidur, pembatas toilet, dan kipas angin di asrama yang masih dalam proses.
Meski berada di lokasi sementara, SR sudah dilengkapi wifi, listrik, meja belajar, tempat ibadah, poliklinik, lapangan, dan perpustakaan.
Dukungan Pusat dan Target Penyelesaian
Sekolah Rakyat Samarinda mendapat dukungan pemerintah pusat, termasuk 15 ribu laptop bantuan Kemensos untuk siswa di seluruh Indonesia.
Kementerian PUPR diberi waktu hingga 18 Agustus untuk merampungkan peralatan tambahan.
Direktur Rehabilitasi Lanjut Usia Kemensos RI, Suratna, memastikan MPLS tetap berjalan sesuai jadwal meski ada pekerjaan yang dikebut.
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat Samarinda menampung 100 siswa, masing-masing 50 untuk jenjang SMP dan SMA, nantinya akan dibagi menjadi empat rombongan belajar, dengan 25 siswa, sehingga totalnya adalah 4 rombel, dua rombel untuk SMP dan dua rombel untuk SMA.
Guru yang akan mengajar sebanyak 19 (13 aktif, 6 dalam proses rekrutmen oleh Kementerian Sosial), bidang studi yang diajar diantaranya PPKN, bahasa Inggris, Matematika, Biologi, TIK (coding dan informatika umum), bahasa Indonesia, serta Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), yang terbagi menjadi Sejarah, Geografi, dan Sosiologi.
Kaltim Terkendala Kuota untuk Siswa SD
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menyebut tahap 1C di BLK dan SMA 16 Samarinda terkendala kuota siswa SD yang minim.
Hingga kini baru 20 anak yang mendaftar, jauh dari target 50 anak untuk dua kelas.
Hambatan utama berasal dari orang tua yang belum siap melepas anak tinggal di asrama, serta penolakan anak untuk berpisah dari keluarga.
“Penerimaan SD jauh lebih rumit dibanding SMP atau SMA. Bukan soal administrasi, tapi soal kesiapan mental dan emosional, baik anak maupun orang tua,” ucapnya.
Upaya jemput bola terus dilakukan. Dinsos Kaltim bersama pengelola BLK dan SMA 16 melakukan pendekatan ke Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan pihak-pihak yang membina anak-anak dari keluarga miskin atau rentan.
Namun, tidak semua lembaga bersedia melepas anak binaannya.
“Ini bukan sekadar teknis pendaftaran, tapi membangun kepercayaan. Ada lembaga yang ragu melepas kliennya, khawatir anak tidak betah atau justru kehilangan pendampingan yang selama ini mereka dapatkan,” tambahnya.
Situasi ini diperparah oleh tekanan waktu. Pemerintah daerah diberi tenggat hingga akhir Agustus untuk melengkapi seluruh sarana-prasarana, termasuk kamar tidur, kasur, lemari, meja belajar, kursi, hingga perbaikan lapangan.
Khusus untuk SR di SMA 16, pengiriman perlengkapan untuk kebutuhan asrama, seperti tempat tidur, kasur, lemari, hingga kursi, baru dijadwalkan tiba akhir bulan ini, dengan harapan awal September sudah bisa mulai operasional.
“Bisa dimulai awal September untuk tahap 1C kalau sesuai rencana,” tuturnya.
Tetapi tanpa kuota SD yang terpenuhi, target sesuai desain pusat terancam tidak tercapai.
Dinsos Kaltim sudah menyiapkan opsi terakhir, jika sampai akhir Agustus kuota tidak penuh, jumlah yang ada tetap akan dilaporkan ke pusat.
“Kalau memang hanya satu kelas atau bahkan kurang, kami sampaikan apa adanya. Keputusan selanjutnya di tangan pusat. Prinsip kami, pendidikan tetap berjalan, tidak menunggu sampai kuota ideal,” pungkasnya. (pra)
