Berdasarkan data verifikasi tahap dua dari Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (PU), lahan seluas 8,75 hektare di Bukit Biru milik Pemprov Kaltim itu memang belum disurvei secara menyeluruh oleh pusat. 

Padahal, lokasi itu sudah lebih dulu diajukan ke Kementerian Sosial sebagai titik utama pembangunan gedung Sekolah Rakyat.

Dikonfirmasi terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Rahmat Ramadhan menegaskan survei lahan di Kukar oleh Kementrian Pekerjaan Umum (PU) sebenarnya sudah dilakukan. 

Namun menurut Rahmat, hasilnya masih menunggu pengesahan dari Kementerian Sosial. 

"Status lahannya sudah masuk, tinggal validasi data. Kita berharap Kaltim bisa masuk gelombang berikutnya," katanya saat dihubungi redaksi Arusbawah.co melalui Whatsap.

Saat ditanya soal kesiapan SMA 16 Samarinda untuk mulai menerima siswa Sekolah Rakyat pada Juli 2025, Rahmat menyebut masih ada tahapan teknis yang harus dilalui. 

"Kita akan survei ulang. Bangunan fisik ada, tinggal diatur alur keluar masuk siswa dan kemungkinan ada sedikit rehab," ungkapnya.

Rahmat belum bisa memastikan jumlah siswa untuk tahap pertama yang akan mengikuti program sekolah rakyat. 

Menurutnya, semua masih menunggu arahan resmi dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kaltim. 

"Belum final, kami menunggu petunjuk lebih lanjut dari pusat," tegasnya.

Sebelumnya, lokasi SMAN 16 Samarinda sudah lebih dulu ditinjau langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud pada Sabtu (10/5/2025) lalu.