Menurutnya, sektor pertambangan lebih tepat dikelola oleh badan usaha atau Ormas yang memang memiliki kapasitas di bidang itu.

Sebaliknya, kampus harus tetap fokus dalam meningkatkan kualitas SDM agar bisa bersaing di tingkat regional maupun global.

Saat ini, draft RUU Minerba masih dalam pembahasan di DPR RI.

Salehuddin tegaskan DPRD Kaltim akan menyampaikan aspirasi penolakan ini ke fraksi mereka di DPR RI.

"Kami punya jalur untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, termasuk dari mahasiswa dan akademisi, agar ini bisa jadi pertimbangan di tingkat nasional," tegasnya.

Ia juga ingin agar aspirasi yang disampaikan akademisi bisa sampai ke Badan Legislasi Nasional (Balegnas), sehingga wacana ini tidak hanya menjadi isu lokal, tetapi juga mendapat perhatian lebih luas.

Meski menolak kampus mengelola tambang secara langsung, Salehuddin tidak menutup kemungkinan adanya kerja sama antara perguruan tinggi dan perusahaan tambang.

"Kalau ada program kerja sama, seperti beasiswa atau penelitian yang dibiayai lewat program CSR perusahaan tambang, saya sangat mendukung. Karena itu masih sejalan dengan tridharma perguruan tinggi," ujarnya.

Namun, ia menegaskan bahwa bentuk kerja sama itu tidak boleh sampai membuat perguruan tinggi kehilangan perannya sebagai institusi pendidikan dan kontrol sosial.