Artinya, saat isu itu menguat di ruang publik pertengahan hingga akhir Maret, kendaraan tersebut secara administratif sudah tidak lagi menjadi bagian dari belanja pemerintah provinsi.

Rudy Mas’ud menilai informasi soal pengembalian tersebut tidak langsung disampaikan secara terbuka sejak awal, karena belum dijelaskan secara rinci ke publik.

Celah komunikasi itu dinilai yang kemudian membuat polemik terlanjur membesar.

Anggaran Dialihkan ke Pendidikan dan Kesehatan

Orang nomor satu di Kaltim itu menambahkan, langkah pengembalian kendaraan juga telah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri.

Ia memastikan tidak ada lagi kewajiban anggaran yang melekat pada pengadaan tersebut.

“Sudah kita sampaikan juga dengan Pak Mendagri dan Wamen Mendagri, bahwa kendaraan dinas sudah kita kembalikan,” ujarnya.

Di tengah tekanan publik, Rudy Mas’ud turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kaltim atas persoalan yang terjadi.

Ia mengakui polemik itu menimbulkan kegaduhan di tengah Masyarakat, sekaligus menegaskan bahwa pemerintah provinsi terbuka terhadap kritik.

“Kami mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kami sangat mendengarkan seluruh kritik dan saran. Tolong kami untuk bisa dikawal, kita bersama-sama membangun Kalimantan Timur,” ucapnya.