ARUSBAWAH.CO - Peringatan HUT ke-69 Kalimantan Timur Gubernur Rudy Mas’ud mengumumkan rencana proyek penanganan kemacetan di Kota Samarinda.
Rudy Mas’ud dan Seno Aji tengah menyiapkan pembangunan tepi air (Waterfront) dan jalan tepi sungai (Riverside Road) sebagai jalur alternatif baru, dengan memanfaatkan koridor Sungai Mahakam.
Waterfront dan Riverside Road Masuk Proyek Strategis Pemprov Kaltim
Proyek ini masuk dalam daftar proyek strategis Pemprov Kaltim periode 2025–2029.
Samarinda, fokusnya diarahkan ke kawasan Selili hingga Jembatan Mahkota 2, wilayah yang selama bertahun-tahun menjadi titik macet harian.
Rudy Mas'ud menilai, pendekatan lama dengan mengandalkan pelebaran jalan darat sudah tidak relevan, karena keterbatasan ruang kota di pusat Samarinda.
“Waterfront itu sebenarnya bagian dari beberapa kegiatan kita, tetapi baru kita planningkan. Mudah-mudahan nanti APBD kita, terutama PAD mampu membangun itu,” kata Rudy usai gelaran Upacara HUT Kaltim ke-69 pada, Jumat (9/1/2025).
Sungai Mahakam Diproyeksikan Jadi Jalur Lalu Lintas Terintegrasi
Menurutnya, proyek Waterfront tidak sekadar membangun ruang publik di tepi sungai.
Konsep yang disiapkan jauh lebih fungsional, yakni menjadikan tepi Sungai Mahakam sebagai jalur lalu lintas terintegrasi.
Sungai Mahakam diposisikan sebagai ruang alternatif untuk memecah beban kendaraan yang selama ini menumpuk di jalan utama kota.
“Kita butuh alternatif untuk memecah kemacetan. Salah satunya dengan memanfaatkan koridor Sungai Mahakam,” kata Rudy.
Rudy Mas’ud menyebut gagasan ini muncul dari realitas lapangan.
Samarinda tumbuh mengikuti alur sungai, sementara ruang daratnya semakin padat oleh permukiman dan aktivitas ekonomi.
Membuka jalan baru di darat berarti berhadapan dengan pembebasan lahan mahal dan potensi konflik sosial.
Sungai Mahakam dinilai menjadi satu-satunya ruang yang masih memungkinkan dikembangkan.
Balikpapan Juga Disiapkan Riverside Road
Kebijakan serupa juga ia sebut akan diterapkan di Balikpapan.
Di kota itu, Riverside Road direncanakan membentang dari kawasan bandara hingga Monumen Perjuangan Rakyat.
Jalur itu disiapkan untuk mengurai kepadatan di Jalan Jenderal Sudirman, terutama pada jam sibuk dan hari libur panjang.
“Balikpapan juga demikian, kami berharap dari bandara keluar sampai ke Monumen dapat bisa memecahkan masalah kemacetan,” imbuh Rudy.
- Profil PT Pelayaran Mitra Tujuh Samudra, Perusahaan Harus Bayar Rp 27 Miliar untuk Perbaikan Fender Jembatan Mahakam
- KSOP dan Pelindo Saling Respons, Siapa Sebenarnya Pegang Kendali Pengawasan Kolong Jembatan?
- Tabrak 2 Fender Jembatan Mahakam, PT Mitra Tujuh Samudra Kontrak Rp27,2 Miliar tapi Hanya Ganti 1
Antisipasi Dampak IKN dan Lonjakan Mobilitas
Pemprov Kaltim sengaja memprioritaskan Samarinda dan Balikpapan karena keduanya menjadi wajah utama provinsi sekaligus kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rudy tegaskan, lonjakan mobilitas akibat pembangunan IKN tidak boleh berujung pada krisis lalu lintas baru di Kalimantan Timur.
“Jangan sampai nanti macetnya Jakarta pindah ke Balikpapan atau ke Kalimantan Timur,” tegasnya.
Tantangan Anggaran dan Target PAD Rp7 Triliun
Namun, ambisi ini terbentur persoalan anggaran.
Kondisi fiskal daerah yang terbatas membuat realisasi proyek sangat bergantung pada capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tahun ini, PAD Kaltim ditargetkan mencapai Rp7 triliun.
“Kita tunggu PAD kita berapa dan bisa sesuai target, karena target tahun ini Rp 7 triliun. Mudah-mudahan bisa melampaui daripada Rp 7 triliun itu,” jelas Rudy.
Ia juga mengajak semua pihak ikut terlibat dalam pembangunan.
“Oleh karena itu seluruh masyarakat Kalimantan Timur, para pengusaha, pemerintah daerah, mari kita sama-sama membangun Kaltim,” tambahnya.
Estimasi Anggaran Samarinda dan Balikpapan
Soal kebutuhan dana, Pemprov Kaltim telah menyiapkanb estimasi awal.
Untuk Samarinda, anggaran diperkirakan sekitar Rp2 triliun.
Sementara Balikpapan membutuhkan dana lebih besar, sekitar Rp5 triliun.
“Anggarannya masih dalam perencanaan, tetapi mungkin prediksi kami, untuk yang di Samarinda sekitar Rp 2 triliun, dan Balikpapan sekitar Rp 5 triliun,” ungkapnya.
Bukan Rencana Dadakan, Masih Tahap Studi Kelayakan
Rudy tegaskan proyek itu bukan rencana dadakan.
Ide memanfaatkan Sungai Mahakam muncul setelah ia bersama Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji meninjau langsung alur sungai, 22 hari setelah dilantik.
Dari tinjauan lapangan tersebut, sungai dinilai memiliki potensi besar sebagai koridor transportasi baru.
Saat ini, proyek masih berada pada tahap studi kelayakan.
Meski pengelolaan Sungai Mahakam berada di bawah kewenangan Pemprov Kaltim, Rudy memastikan koordinasi dengan pemerintah kota Samarinda dan Balikpapan tetap dilakukan agar pembangunan selaras dengan rencana penataan wilayah.
“Proyek ini kebetulan menjadi wewenang kami karena dibangun di Sungai Mahakam. Tapi tentu kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah,” tutupnya.
(wan)




