ARUSBAWAH.CO -  Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menegaskan komitmennya dalam membangun sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

Saat bertemu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Brian Yuliarto di Jakarta, Selasa (29/7/2025), ia mengumumkan rencana ambisius: seluruh dosen dan pejabat eselon II di Kaltim wajib menempuh pendidikan S3.

Rencana ini akan dibiayai penuh lewat Program Gratispol, yaitu skema beasiswa pendidikan gratis dari SMA hingga doktoral (S3) yang menjadi program andalan Pemprov Kaltim.

Wajib S3 untuk Dosen dan Pejabat Eselon II

Rudy Mas’ud menegaskan, pendidikan tinggi adalah fondasi utama kualitas bangsa.

Dengan standar minimal doktor untuk para dosen, ia optimistis kualitas mahasiswa dan lulusan universitas di Kaltim akan meningkat signifikan.

Tak hanya dosen, aturan serupa juga berlaku bagi pejabat eselon II Pemprov Kaltim. Mereka diwajibkan menempuh studi doktoral agar kinerja birokrasi tetap relevan dengan perkembangan zaman.

“Semua dosen di Kaltim ke depan harus lulusan S3,” tegas Rudy Mas’ud di Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi.

Kebijakan ini dinilai sebagai salah satu langkah revolusi SDM terbesar di daerah.

Strategi Atasi Kekurangan Dokter di Kaltim

Selain mewajibkan pendidikan doktoral, Gubernur Kaltim juga menggagas kerja sama dengan universitas-universitas kedokteran.

Mahasiswa kedokteran akan diberi kesempatan praktik langsung di rumah sakit daerah (RSUD) se-Kaltim.

Namun, ada satu syarat penting: mereka harus bersedia kembali dan mengabdi di Kaltim setelah lulus.

Langkah ini diambil untuk mengatasi kekurangan tenaga medis, terutama dokter tetap, di berbagai rumah sakit di provinsi tersebut.

Dukungan Pemerintah Pusat

Rencana ambisius Rudy Mas’ud mendapat dukungan penuh dari Menteri Brian Yuliarto. Ia menyebut Kaltim akan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mewajibkan semua dosennya berpendidikan S3.

“Ini luar biasa. Kami akan bantu wujudkan dengan menggandeng universitas-universitas dalam dan luar negeri,” ujar Menteri Brian.

Dengan dukungan pemerintah pusat dan program Gratispol, Kaltim diharapkan menjadi provinsi pelopor pembangunan SDM unggul di Indonesia.

Menyambut Ibu Kota Negara Baru

Kebijakan ini dinilai strategis, terutama menjelang perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Rudy Mas’ud menekankan bahwa SDM Kaltim harus siap bersaing, bukan hanya sebagai tuan rumah, tetapi juga sebagai penggerak masa depan Indonesia.

Dengan langkah ini, Kaltim diproyeksikan akan melahirkan generasi emas yang siap mendukung transformasi nasional. (adv)