ARUSBAWAH.CO - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada 5–10 Februari 2025 untuk menentukan kelanjutan perkara sengketa Pilkada Kutai Kartanegara (Kukar) 2024.

Dalam RPH ini, hakim akan memutuskan apakah gugatan yang diajukan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar layak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok atau dihentikan.

Komisioner KPU Kukar Bidang Hukum, Wiwin, menyatakan bahwa pihaknya tengah menunggu hasil RPH, yang akan diumumkan pada 11–13 Februari 2025.

“RPH menjadi penentu apakah perkara akan berlanjut atau dihentikan. Jika dihentikan (dismissal), artinya gugatan tidak diterima dan termohon dinyatakan menang,” ujarnya kepada awak media, Sabtu (25/1/2025).

Wiwin menjelaskan bahwa sejauh ini KPU Kukar telah mengikuti seluruh tahapan sengketa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 14 Tahun 2024, yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 4 Tahun 2024.

Tahapan penyampaian jawaban dari pihak termohon dan tanggapan dari Bawaslu telah berlangsung sejak 16 Januari hingga 4 Februari 2025.

Apabila dalam RPH diputuskan bahwa sengketa Pilkada Kukar 2024 berlanjut, maka sidang pemeriksaan pokok perkara akan digelar pada 14–28 Februari 2025.

Pada tahap ini, pihak termohon dapat menghadirkan saksi maksimal enam orang untuk sengketa gubernur dan empat orang untuk sengketa kabupaten/kota.

Saksi yang dihadirkan bisa berupa saksi ahli maupun saksi fakta, dengan syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

“Namun, semua ini tergantung keputusan RPH. Keputusan tersebut akan menjadi dasar apakah perkara akan dilanjutkan atau tidak. Jika berlanjut, maka proses pemeriksaan akan berlanjut hingga putusan akhir pada 7 Maret 2025,” tambah Wiwin.

Saat ini, KPU Kukar tetap menunggu keputusan dari RPH sambil mengikuti perkembangan sidang sengketa dari beberapa daerah lainnya.

Hasil RPH akan menjadi momen krusial dalam menentukan arah penyelesaian sengketa Pilkada Kukar 2024. (adv)