ARUSBAWAH.CO - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan pedalaman, khususnya jalan penghubung strategis antara Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
Melalui APBD murni 2025, Pemprov Kaltim menggelontorkan anggaran sebesar Rp206 miliar untuk melanjutkan pembangunan jalan darat sepanjang 136 kilometer ini.
Anggaran besar tersebut terbagi dalam empat segmen, yakni Rp53 miliar untuk segmen 1 dan 2, serta masing-masing Rp50 miliar untuk segmen 3 dan 4.
Ini menjadi investasi terbesar yang pernah dialokasikan untuk proyek jalan Kubar–Mahulu dan menjadi tonggak penting di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyambut positif langkah ini.
Legislator dari daerah pemilihan Kubar–Mahulu itu menyebut percepatan pembangunan jalan sebagai kebutuhan mendesak bagi masyarakat pedalaman yang selama ini terisolasi akses.
“Dulu, anggaran untuk jalan Kubar–Mahulu paling tinggi hanya Rp25 miliar. Itulah sebabnya ruas dari Tering ke Simpang Long Hubung tidak pernah selesai optimal,” kata Ekti, Sabtu (31/5/2025).
Ia membandingkan dengan ruas Long Hubung–Ujoh Bilang yang didanai APBN dan menunjukkan progres lebih cepat karena dukungan pendanaan lebih kuat.
Menurut Ekti, kehadiran anggaran besar dari Pemprov Kaltim sangat strategis untuk mempercepat konektivitas wilayah.
Ia pun berkomitmen penuh untuk mengawal proyek ini hingga rampung sesuai target pada 2026.
“Saya pastikan pembangunan jalan ini akan menjadi prioritas. Saya akan kawal agar semua berjalan tepat waktu,” tegasnya.
Sebagai catatan, jalan sepanjang 136 kilometer ini masih berstatus non-status sehingga penanganannya dilakukan secara kolaboratif antar level pemerintahan.
Dari Simpang Tiga Purworejo di Tering (sta 0) hingga kilometer 10 ditangani oleh pemerintah pusat.
Selanjutnya, kilometer 10–41 menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltim, kemudian kilometer 41–117 kembali dibiayai APBN, dan segmen akhir dari kilometer 117 hingga Ujoh Bilang (sta 136) ditangani oleh Pemkab Mahulu.
Dengan alokasi anggaran yang signifikan serta sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, proyek ini diharapkan mampu membuka keterisolasian wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah perbatasan Kaltim. (adv)
