ARUSBAWAH.CO - Di rapat kerja Komisi XII DPR RI yang membidangi ESDM, Lingkungan Hidup dan Investasi, anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur (Kaltim), Syafruddin kembali bersuara.

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, sementara untuk ketua rapat adalah Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan yang merupakan anak dari Zulkifli Hasan. 

Adanya kejadian yang menjadi atensi nasional, yakni bencana banjir di tiga provinsi, Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh, yang ia kemukakan. 

Udin, biasa ia disapa, sampaikan nyaring bahwa perlu ada mitigasi yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup (LH), agar kejadian serupa tak terulang di provinsi lain, khususnya Kalimantan Timur. 

"Peristiwa yang terjadi di Pulau Sumatra agar tak terulang di Kalimantan Timur," katanya mengawali statement. 

"Karena Kaltim sangat rawan terjadi bencana, seperti yang terjadi di Aceh dan Sumatra. Kenapa? Karena di sana ada banyak perusahaan raksasa. Bergerak di sektor pertambangan," lanjutnya lagi. 

Tanpa ragu, Udin kemudian menyebut beberapa perusahaan besar yang beroperasi di Kaltim. 

"Ada KPC, ada Berau Coal, ada Indominco, ada PT Bayan, ada PT ITM Group dan Kideco dan banyak lagi perusahaan tambang yang terus menerus menggunduli hutan , mencemari sungai dan air di sana,". 

"Saya mohon agar ada langkah-langkah mitigasi agar peristiwa yang terjadi di Sumatra tidak terjadi di Kaltim. Sekali lagi, Kaltim sangat rawan," kata Udin. 

Lanjutnya lagi, dari hasil pengumpulan data yang ia lakukan ke beberapa unsur masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, Udin bilang di Kaltim, ada ribuan lubang tambang belum direklamasi. 

"Di sana (Kaltim), ada lebih 1700 lubang tambang yang belum direklamasi dan ada 51 anak yang meninggal di lubang tambang. Ini baru korban meninggal di lubang tambang, belum korban yang kejadian bencana seperti di Pulau Sumatra," tegasnya. 

Dari faktor inilah, Syafruddin merasa harus ada langkah tegas dan terkontrol yang dilakukan LH, terkhusus pada bidang kerja yang dilakukan, yakni persoalan kepengurusan AMDAL. 

"Mohon kepada perusahaan-perusahaan, pengajuan AMDAL, tolong diperketat. Supaya dalam rangka memitigasi terjadinya bencana," pungkasnya. 

Data Auriga Nusantara, Kaltim Teratas Deforestasi Nasional

Soal gundulnya hutan di Kalimanyan, ada laporan Yayasan Auriga Nusantara yang dirilis 2025.

Data Auriga itu ungkap bahwa total kehilangan tutupan hutan di Indonesia mencapai 261.575 hektare. 

Angka itu naik dibandingkan tahun 2023 yang tercatat 257.384 hektare.

Kenaikan itu dilihat dari pemantauan langsung tim penelitian Auriga ke berbagai provinsi deforestasi di tanah air seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua.

Dari total luas deforestasi, sekitar 22.350 hektare berhasil mereka verifikasi lewat kunjungan lapangan. 

Dalam laporan yayasan Auriga Nusantara, Kaltim menempati posisi teratas deforestasi nasional dengan kehilangan hutan sebesar 44.483 hektare sepanjang 2024. 

Padahal, pada 2023 lalu, angka deforestasi di Kaltim masih 28.633 hektare.

Tim peneliti Auriga juga mengungkapkan bahwa deforestasi tersebar hampir di seluruh Indonesia. 

Hanya DKI Jakarta yang tercatat nihil deforestasi. 

Sementara pulau-pulau besar seperti Kalimantan dan Sumatera mengalami kerusakan hutan terbesar.

Kaltim bahkan mengungguli provinsi lain seperti Kalbar 39.598 hektare dan Kalteng 33.389 hektare. 

Tak hanya di tingkat provinsi, kerusakan juga terlihat masif di tingkat kabupaten. 

Lima kabupaten dengan deforestasi tertinggi semuanya didominasi wilayah Kalimantan, termasuk kabupaten Kutai Timur dan Berau di Kaltim.

Kutai Timur mencatat deforestasi mencapai 16.578 hektare, disusul Berau sebesar 9.378 hektare. 

Dalam laporan itu, Auriga Nusantara merinci sektor-sektor yang menjadi penyumbang terbesar deforestasi. 

Aktivitas konsesi logging, HTI, tambang, dan perkebunan sawit mendominasi penyebab hilangnya tutupan hutan.

Di sektor logging, PT Panambangan di Kaltim tercatat sebagai penyumbang deforestasi terbesar, mencapai 5.485 hektare. 

Disusul PT Kiani Lestari 3.304 hektare dan PT Daya Maju Lestari 2.641 hektare yang juga beroperasi di Kaltim.

Sedangkan di sektor kebun kayu (HTI), PT Mayawana Persada di Kalbar menjadi penyumbang terbesar dengan 6.145 hektare hutan yang hilang. 

Disusul perusahaan-perusahaan HTI lain di Kalbar, Kaltim, dan Kalteng.

Untuk sektor tambang, PT Berau Coal di Kaltim tercatat membuka lahan seluas 2.039 hektare. 

Disusul PT Cita Mineral Investindo 1.442 hektare dan PT Timah Tbk 1.070 hektare.

Tak ketinggalan, ekspansi sawit juga memakan banyak hutan. 

PT Borneo International Anugerah di Kalbar menyumbang deforestasi sawit terbesar dengan 2.019 hektare. (pra)