"Informasinya 2.086 Hektare lahan masyarakat yang belum dibayar ganti ruginya, itu kelanjutannya seperti apa ? Jangan buat warga hanya meratapi lahan mereka digarap untuk keperluan pembangunan di IKN," bebernya.

Selain itu, ia pun mengkritisi pembiayaan acara seremonial HUT RI di IKN yang pembiayaannya mengalami pembengkan.

"Kita dapat informasi itu ada pembengkakan anggaran, padahal ini hanya sekedar agenda sereromonial saja, tidak etis ! Padahal masih banyak warga yang mempertanyakan kapan lahan mereka akan dibayarkan," terangnya.

Di akhir, Mujahid pun menanggapi terkait kebijakan pemerintah yang melarang warga sekitar IKN untuk secara lansung ikut dalam upacara HUT RI di IKN.

"Ini adalah sikap yang diskriminatif, sejauh ini warga sekitar seakan-akan hanya menjadi penonton, bisa kita katakan refleksi HUT RI ini adalah pesta ditengah persoalan hak-hak warga IKN yang belum terpenuhi," pungkasnya. (pra)