ARUSBAWAH.CO - Sanggahan Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas'ud saat ditanya jurnalis soal tunjangan, dinilai beberapa kalangan justru tak etis. 

Sebagai informasi, ketika Hasan Mas'ud ditanya oleh awak media, soal tunjangan untuk pimpinan dan anggota DPRD yang nilainya dianggap cukup besar, ia menyebut bahwa hal itu tidak etis.

"Gak (tak) etis lah nanya tunjangan," ucapnya, dilihat pada video Instagram @selasarmedia, Sabtu (13/09/2025). 

"Aku takut salah ngomong. Nanti tanya aja. Nanti salah ngomong lagi, kamu putar-putar lagi nanti. Aku enggak pernah ngomong Rp 30 juta, mana pernah aku ngomong Rp 30 juta," lanjutnya.  

Jawaban dari Hasan Mas'ud ini lah yang dinilai aneh dan terkesan tak etis. 

Komentar pertama disampaikan Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo. Ia menilai, jawaban Hasan Mas'ud itu 'ngeles'. 

"Ngelesnya politisi," 

"Gak (tak) etis itu kalau gak (tak) terbuka," lanjut Buyung via pesan Whatsapp di hari yang sama. 

Menurutnya, persoalan tunjangan ini, disorot publik hampir di seluruh daerah di Indonesia, dan Buyung menilai, adalah wajar jika publik di Kaltim juga ingin tahu transparansi soal itu. 

"Ngelesnya jorok," ucapnya. 

Dari akademisi, dua dosen Universitas Mulawarman pun berkomentar. 

Purwadi Purwoharsojo, Dosen Fakultas Ekonomi Unmul, menilai bahwa transparansi adalah hal wajib untuk diterima masyarakat. 

"Gaji pejabat publik kita kan dari APBD-nya Kaltim, dari uang rakyat Kaltim. Jadi sesungguhnya pejabat publik kita di Kaltim adalah " pekerja atau buruh " yang bekerja untuk majikannya yaitu " rakyat Kaltim," tegur Purwadi. 

Purwadi memberikan contoh, bahwa gaji untuk para direksi-direksi BUMN Indonesia saja, adalah hal yang juga diperbolehkan untuk diketahui masyarakat. 

"Di era keterbukaan seperti ini lha kok masih ada sih pejabat publik kita yang masih mau tertutup gitu. Main kucing-kucingan dengan rakyatnya soal-soal seperti itu. Miris sedih banget sih menurut saya," jelas Purwadi.

Ia lalu menjelaskan bahwa bukan hanya soal tunjangan anggota dewan saja yang harusnya bisa diketahui publik. Bahkan hingga pada postur penggunaan APBD Kaltim.