ARUSBAWAH.CO - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur untuk sementara belum berencana menggulirkan program relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) seperti sebelumnya menjelang Agustus.
Hal itu ditegaskan Kepala Bapenda Kaltim yang juga Plt. Asisten III (Administrasi Umum) Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Ismiati.
Menurut Ismiati, pihaknya baru saja merampungkan program relaksasi pada April–Mei lalu sehingga saat ini fokus bergeser pada pembenahan sistem serta optimalisasi penagihan pajak.
Soal relaksasi pajak, adalah kebijakan pemerintah untuk meringankan atau mengurangi beban pajak bagi wajib pajak dalam jangka waktu tertentu.
Tujuannya biasanya agar masyarakat atau pelaku usaha lebih mudah memenuhi kewajiban pajak, terutama di saat kondisi ekonomi sulit atau untuk mendorong pemulihan ekonomi.
“Untuk sekarang belum ada program relaksasi lagi, karena sistem sedang kami maintenance dan perbaiki,” ungkap Ismiati usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kaltim, Jumat (15/8/2025) di Samarinda.
Ia menjelaskan, penerapan relaksasi membutuhkan dukungan sistem yang kompleks.
Karena itu, Bapenda lebih memilih memusatkan energi pada strategi penagihan langsung, termasuk pendekatan door to door kepada wajib pajak.
Target Pajak Belum Maksimal
Hingga Agustus, realisasi PKB dan BBNKB Kaltim baru menyentuh 49 persen, masih jauh dari target yang ditetapkan.
Ismiati mengungkapkan, proyeksi awal PKB sempat dihitung dengan asumsi tarif 1,1 persen, padahal yang berlaku hanya 0,8 persen.
Tak hanya itu, pelemahan ekonomi juga ikut menekan daya beli masyarakat.
“Sekitar 30 persen target penjualan kendaraan tidak tercapai sehingga otomatis memengaruhi realisasi BBNKB,” jelasnya.
Kondisi ini sangat berbeda dengan periode awal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang kala itu memicu lonjakan pembelian kendaraan hingga lebih dari 100 persen dalam sebulan.
Penyesuaian Target PAD
Menghadapi situasi tersebut, Bapenda berencana melakukan penyesuaian target dalam APBD Perubahan agar lebih sejalan dengan kondisi ekonomi terkini.
Secara keseluruhan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim baru tercapai sekitar 50 persen.
“Seharusnya bisa lebih dari 58,3 persen. Jadi masih ada minus sekitar 9 persen yang harus terus kita kejar,” tambah Ismiati. (adv)
