Arus Publik

Diskusi Publik Arusbawah.co

Rekap PROBEBAYA 2025: Sebaran Per 10 Kecamatan (Selesai)

Sabtu, 14 Februari 2026 13:16

FLYER - Flyer Diskusi Publik inisiasi Arusbawah.co berjudul Probebaya Tanpa AH, Bisa?/ Arusbawah.co

Pola Sementara 2025: Infrastruktur Turun, Pelatihan Relatif Stabil

Dengan progres data baru 64,41 persen, capaian infrastruktur 2025 masih berada di bawah total tahun sebelumnya.

Namun, angka pelatihan yang telah menembus 3.006 peserta menunjukkan sektor peningkatan kapasitas tetap berjalan relatif stabil meski cakupan data belum penuh.

Finalisasi data 2025 akan menentukan apakah tren PROBEBAYA tahun ini mengarah pada penguatan fisik, bantuan sosial, atau justru penajaman kapasitas masyarakat berbasis RT. 

Diskusi Publik Probebaya Tanpa AH, Bisa? 

Media online Arusbawah.co menginisiasi Diskusi Publik bertajuk Keberlanjutan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya).

Kegiatan ini akan digelar pada Minggu, 15 Februari 2026, pukul 12.30–16.00 WITA di Samarinda.

Direktur PT Suara Arusbawah, Yakub Anani, menegaskan forum ini bukan untuk menyerang kebijakan, melainkan memastikan arah program tetap berpihak kepada warga.

Probebaya ini sudah menyentuh level paling bawah, RT. Justru karena dampaknya langsung ke masyarakat, kita perlu memastikan program ini tidak berhenti di tengah jalan atau berubah arah tanpa evaluasi yang matang,” ujarnya.

Probebaya: Dari Partisipasi ke Tantangan Keberlanjutan

Probebaya yang berjalan sejak 2021 dirancang dengan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

Warga RT dilibatkan mulai dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan.

Dalam perkembangannya, program ini telah menjangkau hampir seluruh RT di Samarinda. Namun menurut Yakub, capaian administratif belum tentu menjawab tantangan substantif.

Ada empat pertanyaan utama yang akan menjadi fokus diskusi:

  1. Apakah Probebaya akan tetap dilanjutkan oleh kepemimpinan Samarinda berikutnya?
  2. Sejauh mana figur-figur potensial memahami konsep dan filosofi Probebaya?
  3. Jika dilanjutkan, modifikasi apa yang perlu dilakukan?
  4. Jika dihentikan, adakah program alternatif yang lebih efektif bagi masyarakat RT?

“Jangan sampai program yang sudah berjalan ini hanya bergantung pada figur. Harus ada desain kebijakan yang kuat, supaya siapa pun pemimpinnya, arah pemberdayaan masyarakat tetap jelas,” tegasnya.

Diskusi ini diharapkan menjadi ruang evaluasi terbuka, sekaligus memastikan program berbasis RT tersebut tidak sekadar menjadi proyek tahunan, tetapi kebijakan berkelanjutan yang terukur dampaknya.

Hingga H-1 kegiatan, beberapa narasumber yang sudah memberikan konfirmasi kehadiran ada 6 orang. 

Mereka adalah Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, Ketua DPC Partai Gerindra Samarinda, Helmi Abdullah, Ketua DPC PDI Perjuangan Samarinda Iswandi, dan Ketua DPD PKS Samarinda, Ismail Latisi. 

Selain itu, juga akan dihadiri oleh Koordinator Pokja 30 Buyung Marajo, serta Akademisi Universitas Mulawarman, Saiful Bahtiar. (pra)

 

Tag

MORE