ARUSBAWAH.CO -  Rencana besar membangun 100 ribu rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kalimantan Timur tak sekadar proyek perumahan. 

Di baliknya, tersimpan pesan dari Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto soal timpangnya distribusi ekonomi di provinsi kaya sumber daya alam itu. 

“Industri properti itu sebenarnya bisa jadi instrumen penumbuh ekonomi daerah. Tapi di Kaltim, posisinya masih jomblang,” kata Joko Suranto usai membuka Musyawarah Daerah (Musda) XII DPD REI Kalimantan Timur di Hotel Harris, Kamis (23/10/2025).  

Properti Jadi Motor Ekonomi, Bukan Sekadar Bangun Rumah

Joko menilai, sudah saatnya pemerintah daerah memanfaatkan potensi besar sektor properti sebagai industri padat karya yang mampu menggerakkan rantai ekonomi daerah. 

Dari produksi bahan bangunan, serapan tenaga kerja, hingga efek sosial seperti pengurangan stunting dan penurunan angka kemiskinan.  

Menurutnya, pembangunan rumah rakyat bukan hanya proyek fisik, tapi kebijakan strategis untuk mendistribusikan kekayaan nasional secara lebih merata. 

“Program tiga juta rumah dari Presiden Prabowo itu bagian dari instrumen untuk menetaskan kemiskinan. Tapi kalau Kaltim ingin mendapat manfaat maksimal, harus ada breakthrough. Karena industri SDA di sini sudah menghasilkan ratusan triliun, tapi dampak positifnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat,” tegasnya.  

Joko menyindir keras pola lama yang membuat Kaltim hanya jadi tempat eksploitasi sumber daya tanpa nilai tambah signifikan bagi masyarakatnya. 

“Orang, barang, dan kotorannya semua di sini. Tapi nilai tambahnya tidak di sini. Itu yang harus diubah,” ujarnya menegaskan.  

Target REI Kaltim: Bangun 100 Ribu Rumah dalam Lima Tahun

Sinyal perubahan itu tampak dari komitmen baru yang diusung Musda XII REI Kaltim. 

Di bawah kepemimpinan baru nanti, REI menargetkan pembangunan 100 ribu unit rumah dalam lima tahun. 

Program itu menjadi bagian dari target nasional tiga juta rumah yang digagas Presiden Prabowo  Subianto.

Sementara itu, Ketua DPD REI Kaltim, Bagus Susetyo, menyebut target itu bukan main-main. 

“Kita dapat tugas dari pemerintah provinsi untuk bisa membangun 100 ribu rumah selama lima tahun. Artinya, per tahun sekitar 20 ribu unit. Itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan sebagian komersial,” ujarnya.  

Regenerasi dan Sinergi Lintas Sektor Jadi Kunci

Bagus yang telah memimpin REI Kaltim selama dua periode menyampaikan, Musda kali ini diikuti 79 peserta dari seluruh Kaltim. 

Ia menekankan pentingnya regenerasi kepemimpinan dan sinergi yang lebih erat antara asosiasi, pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga terkait seperti BPN.  

“Yang kita butuhkan sekarang bukan cuma pembangunan fisik, tapi kepengurusan baru yang bisa membina anggota dan memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah serta perbankan. Karena target tiga juta rumah itu hanya bisa tercapai kalau seluruh sistem bekerja,” jelasnya.  

Bagus menilai, kolaborasi REI dengan Pemprov Kaltim sudah berjalan baik. 

Salah satunya melalui program Gratispol administrasi kepemilikan rumah yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan rumah dengan bantuan administrasi hingga Rp10 juta per unit.  

“Program ini sangat membantu. Setidaknya bisa mengurangi beban konsumen di tahap awal, terutama biaya administrasi yang selama ini menjadi kendala utama,” ujarnya.  

Dukungan Pemprov Kaltim dan Asta Cita Presiden Prabowo

Dukungan penuh datang dari Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji. 

Ia memastikan pemerintah provinsi Kaltim siap memfasilitasi program besar ini. 

“Target kita 100 ribu rumah dalam lima tahun, berarti setiap tahun sekitar 20 ribu unit. REI tidak bekerja sendiri, ada asosiasi lain yang ikut mengembangkan. Target ini bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo,” ujar Seno.  

Seno juga menegaskan, Pemprov Kaltim telah menyiapkan bantuan administrasi bagi 1.000 warga MBR tahun 2025, dan 2.000 warga pada tahun 2026. 

“Kita bantu masyarakat punya rumah dengan menggratiskan biaya administrasi. Tahun depan jumlah penerimanya kita lipatgandakan,” katanya.  

Fiskal Daerah Tak Ganggu Target Pembangunan Rumah

Terkait dinamika fiskal daerah akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat, Seno memastikan target pembangunan perumahan tak akan terganggu. 

“Enggak mengganggu, karena rumah ini dibangun oleh REI dan para pengembang. Pemerintah hanya memfasilitasi administrasinya,” ujarnya.  

Ia juga menilai kolaborasi Pemprov dengan pengembang REI saat ini terus berjalan positif. 

“Perbankan hadir, pengusaha juga memanfaatkan dengan baik. Ini kolaborasi yang cukup baik bagi kita semua,” pungkasnya.  

(wan)