Sementara belanja pegawai dan belanja bantuan keuangan relatif lebih tinggi, masing-masing 60,89 persen dan 59,88 persen.

Kondisi ini menjadi sorotan karena realisasi belanja yang lambat bisa menghambat pelaksanaan program pembangunan dan layanan publik, sekaligus berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Purwadi Purwoharsojo, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Samarinda, menilai kondisi ini berdampak langsung pada ekonomi Kaltim. 

Ia menyoroti belanja modal yang masih minim realisasi penggunaan anggarannya. 

Sebagai informasi, belanja modal adalah pengeluaran pemerintah untuk membeli, membangun, atau meningkatkan aset tetap yang produktif. 

Belanja modal dinilai adalah salah satu faktor penggerak ekonomi. 

Samplenya kata Purwadi, proyek pembangunan infrastruktur menyerap tenaga kerja, kontraktor, dan bahan baku lokal.

Sehingga, setiap rupiah yang dibelanjakan untuk proyek modal akan berputar di perekonomian.