Key Points

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) per 16 Oktober 2025

• Belanja Pegawai: Rp476,00 M dari pagu Rp781,65 M → 60,90%
• Belanja Barang & Jasa: Rp381,69 M dari pagu Rp828,43 M → 46,07%
• Belanja Modal: Rp165,15 M dari pagu Rp772,17 M → 21,39%
• Belanja Lainnya: Rp146,26 M dari pagu Rp228,10 M → 64,12%

ARUSBAWAH.CO -  Penajam Paser Utara. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mencatat realisasi belanja daerah hingga 16 Oktober 2025 baru mencapai 44,79 persen dari total anggaran sebesar Rp2,61 triliun.

Angka ini menunjukkan masih perlunya percepatan penyerapan anggaran, terutama pada sektor belanja modal yang progresnya masih rendah.

Berdasarkan data dari Portal APBD Kementerian Keuangan RI, total realisasi belanja PPU hingga pertengahan Oktober 2025 mencapai Rp1,16 triliun dari total pagu anggaran Rp2,61 triliun.

Belanja Pegawai Capai 60,90 Persen

Kategori belanja pegawai menjadi salah satu komponen dengan tingkat realisasi tertinggi, mencapai 60,90 persen atau sekitar Rp476 miliar dari total anggaran Rp781,65 miliar.

Capaian ini menunjukkan stabilitas pengeluaran untuk gaji, tunjangan, dan honor pegawai pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa Terealisasi 46,07 Persen

Untuk belanja barang dan jasa, pemerintah daerah telah merealisasikan 46,07 persen atau senilai Rp381,69 miliar dari total anggaran Rp828,43 miliar.

Komponen ini mencakup kebutuhan operasional pemerintahan serta kegiatan pelayanan publik yang rutin dilaksanakan.

Belanja Modal Masih Rendah, Baru 21,39 Persen

Sementara itu, belanja modal yang seharusnya menjadi pendorong pembangunan fisik dan infrastruktur daerah masih tergolong rendah.

Dari total anggaran Rp772,17 miliar, baru terealisasi Rp165,15 miliar atau 21,39 persen.

Rendahnya serapan belanja modal ini menandakan perlunya langkah percepatan, mengingat sektor ini berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kualitas layanan publik.

Belanja Lainnya 64,12 Persen

Adapun kategori belanja lainnya menunjukkan realisasi tertinggi, yakni 64,12 persen atau sebesar Rp146,26 miliar dari total pagu Rp228,10 miliar.

Komponen ini umumnya mencakup hibah, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga yang bersifat mendesak.

Secara keseluruhan, capaian 44,79 persen ini menjadi sinyal bagi Pemerintah Kabupaten PPU untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan di sisa triwulan terakhir 2025.

Optimalisasi penyerapan belanja publik diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pergerakan ekonomi lokal dan pencapaian target pembangunan daerah. (pra)