ARUSBAWAH.CO -  Hingga pertengahan Oktober 2025, realisasi belanja daerah Kabupaten Paser masih berada di angka 37,67 persen dari total anggaran yang mencapai Rp11,13 triliun.

Dari sejumlah pos belanja, belanja modal menjadi salah satu yang paling rendah penyerapannya, yakni baru 26,68 persen.

Berdasarkan data Portal APBD Kementerian Keuangan RI, untuk Pemerintah Kabupaten Paser per 16 Oktober 2025, total realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp4,19 triliun dari total anggaran Rp11,13 triliun.

Sementara beberapa kategori belanja lainnya menunjukkan tingkat penyerapan yang bervariasi.

Belanja Pegawai Tertinggi, Capai 62,49 Persen

Pos belanja pegawai menjadi komponen dengan realisasi tertinggi, yakni Rp1,43 triliun dari total pagu Rp2,30 triliun atau sekitar 62,49 persen.

Angka ini mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam memastikan pembayaran gaji, tunjangan, dan honor aparatur sipil negara (ASN) berjalan tepat waktu.

Belanja Barang dan Jasa Masih Rendah

Sementara itu, belanja barang dan jasa baru terealisasi 30,35 persen dari total anggaran Rp3,24 triliun, dengan nilai realisasi sekitar Rp985,43 miliar.

Rendahnya penyerapan pada pos ini diduga disebabkan oleh proses administrasi dan lelang yang masih berlangsung di beberapa perangkat daerah.

Belanja Modal Baru 26,68 Persen

Pos belanja modal yang mencakup pembangunan infrastruktur, sarana publik, serta fasilitas umum, baru terserap Rp1,12 triliun dari total Rp4,22 triliun atau 26,68 persen.

Persentase ini menjadi sorotan karena sektor ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja Lainnya Capai Hampir 50 Persen

Adapun belanja lainnya—yang mencakup hibah, bantuan sosial, serta belanja tak terduga—telah mencapai 47,17 persen dari total pagu Rp1,36 triliun.

Realisasi pada pos ini menunjukkan tren positif, terutama dalam program-program sosial kemasyarakatan yang berjalan aktif hingga triwulan IV tahun anggaran 2025.

Pemerintah Kabupaten Paser diharapkan dapat mempercepat proses realisasi belanja, khususnya pada sektor modal dan barang/jasa, agar target pembangunan fisik dan pelayanan publik dapat tercapai optimal sebelum akhir tahun. (pra)