ARUSBAWAH.CO -  Pada Rabu (30/4/2025), Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 menggelar rapat dengar pendapat lanjutan.

Rapat dengar pendapat lanjutan ini dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Inspektorat Kaltim.

Ketua Pansus Agus Suwandi dan Wakil Ketua Agus Aras dalam kesempatan itu  membahas agenda penting terkait tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Timur.

Disampaikan Agus Suwandi, kehadiran Sekdaprov Kaltim diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terkait progres perbaikan oleh OPD, sekaligus memberi dorongan kepada instansi yang belum sepenuhnya menindaklanjuti temuan audit.

“Dari penjelasan yang disampaikan Sekda dan jajaran OPD, memang terlihat ada upaya untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Namun, kendalanya terletak pada komunikasi yang masih bersifat satu arah dari OPD ke BPK RI,” ujar Agus Suwandi.

Ia menjelaskan bahwa proses input data perbaikan dilakukan secara online, namun sejumlah OPD mengalami kendala teknis saat mengunggah dokumen yang dibutuhkan.

Penilaian atas perbaikan tersebut sepenuhnya berada di tangan BPK RI, dan hasilnya hanya diumumkan dua kali dalam setahun, yang menjadi tantangan tersendiri dalam percepatan proses.