ARUSBAWAH.CO - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menorehkan prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Penghargaan ini diumumkan dalam Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kalimantan Timur yang digelar di Gedung B DPRD Kaltim pada Jumat (23/5/2025).
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Staf Ahli BPK RI Bidang Keuangan Pemerintah Pusat, Dr Ahmad Adib Susilo, kepada Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji dan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud.
Dalam sambutannya, Seno Aji menegaskan bahwa pencapaian ini bukan sekadar capaian administratif, melainkan hasil nyata dari upaya berkelanjutan dalam membangun budaya akuntabilitas dan transparansi.
“Opini WTP ini adalah buah dari sinergi dan kerja keras seluruh OPD. Namun lebih dari itu, ini menjadi pengingat bahwa tugas kita belum selesai. Peningkatan kualitas pelayanan publik harus tetap menjadi fokus utama,” ujar Seno.
Yang membanggakan, raihan opini WTP ini berhasil dipertahankan Pemprov Kaltim selama 12 tahun berturut-turut.
Meski begitu, BPK RI tetap mencatat 27 temuan dan mengeluarkan 63 rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Kaltim.
Menanggapi hal tersebut, Seno menyoroti pentingnya reformasi birokrasi dan penyempurnaan sistem pengendalian internal sebagai dua pilar utama dalam menindaklanjuti temuan tersebut.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kaltim dan seluruh perangkat daerah atas dedikasi dan sinergi yang terjaga dalam menjaga integritas pemerintahan.
Sementara itu, dari pihak BPK RI, Dr Ahmad Adib menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan berdasarkan empat indikator utama, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap regulasi, dan efektivitas pengendalian internal.
“Laporan keuangan Pemprov Kaltim telah memenuhi seluruh kriteria tersebut tanpa ada unsur ketidakpatuhan yang berdampak material,” jelas Ahmad.
Ia berharap capaian ini menjadi batu loncatan untuk terus menyempurnakan pengelolaan keuangan, bukan sebagai titik akhir dari perbaikan yang telah dilakukan.
Dengan capaian ini, Kaltim semakin kokoh sebagai salah satu provinsi dengan sistem keuangan daerah yang paling solid dan terpercaya di Indonesia.
Opini WTP bukan hanya simbol keberhasilan administratif, tetapi juga representasi dari integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik yang terus dijaga. (adv)
