ARUSBAWAH.CO - Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menegaskan pentingnya perlindungan bagi ribuan pekerja lokal yang selama ini terlibat dalam proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.
Ia meminta agar proses transisi dari tahap konstruksi ke operasi tidak mengorbankan nasib warga yang menggantungkan hidup di proyek tersebut.
“Peralihan dari fase konstruksi ke operasi jangan sampai menimbulkan gejolak sosial. Pengurangan tenaga kerja harus dilakukan dengan cara yang manusiawi dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal,” ujarnya, Selasa (28/10/2025).
Wali Kota: RDMP Harus Tinggalkan Warisan Ekonomi
Rahmad menjelaskan, sejak awal proyek RDMP telah menyerap puluhan ribu tenaga kerja, sebagian besar berasal dari Balikpapan dan wilayah sekitar.
Namun, setelah pekerjaan fisik utama mendekati selesai, jumlah pekerja mulai menurun drastis.
Ia menilai kondisi ini perlu dikawal agar manfaat proyek strategis nasional itu tetap dirasakan masyarakat lokal.
“Kita tidak ingin RDMP hanya meninggalkan bangunan megah tanpa jejak kesejahteraan. Proyek ini harus memberi warisan ekonomi nyata bagi warga Balikpapan,” tegasnya.
Dorong Pertamina Prioritaskan Pekerja Lokal
Wali Kota juga mendorong Pertamina dan para kontraktornya untuk tetap memprioritaskan pekerja lokal dalam tahap operasi kilang.
Ia berharap perusahaan membuka program pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi pekerja yang terdampak pengurangan tenaga kerja.
“Pekerja kita sudah berkontribusi sejak awal. Jadi, mereka pantas mendapat kesempatan untuk berkarier di unit operasi maupun sektor pendukung lainnya,” kata Rahmad.
Pertamina Diminta Transparan Soal Transisi Pekerja
Sementara itu, pihak PT Kilang Pertamina Balikpapan menyampaikan bahwa penurunan jumlah pekerja merupakan hal wajar seiring selesainya fase konstruksi proyek yang berbasis kontrak.
Namun, Rahmad mengingatkan agar setiap langkah dilakukan secara transparan dan terkoordinasi dengan pemerintah daerah.
“Balikpapan ini kota energi. Tapi energi itu harus terasa sampai ke rumah-rumah warganya. Pemerintah dan korporasi harus memastikan manfaatnya tidak berhenti di pagar kilang,” tutupnya. (adv)
