ARUSBAWAH.CO - Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam menjaga keberlanjutan berbagai program prioritas daerah, meskipun muncul wacana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Menurut Rahmad, hingga kini pihaknya belum menerima surat resmi terkait kebijakan pemotongan tersebut.
Namun, Pemkot Balikpapan tetap bersiap dengan sejumlah langkah antisipatif jika kebijakan itu benar-benar diberlakukan.
“Kalau memang itu diberlakukan, tentu tidak hanya Balikpapan yang terdampak, tapi semua daerah. Tapi dengan Menteri Keuangan yang baru, informasi itu sepertinya tidak benar. Itu hanya wacana dari menteri yang lama, dan sampai sekarang belum ada surat resmi,” ujar Rahmad usai meninjau proyek Jembatan Beton Kampung Atas Air, Kamis (6/11/2025).
Rahmad tidak menampik bahwa penyesuaian anggaran bisa berdampak pada penundaan beberapa kegiatan pembangunan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa program utama seperti pendidikan dan kesehatan tidak akan terhenti.
“Kalau pun terjadi pemangkasan anggaran, yang penting program prioritas kami tetap jalan. Terutama BPJS Kesehatan gratis, itu tetap jadi fokus utama kami,” tegasnya.
Selain sektor kesehatan dan pendidikan, Wali Kota Balikpapan juga memastikan bahwa penanganan banjir tetap menjadi prioritas utama.
Menurutnya, isu banjir merupakan kebutuhan mendesak yang harus terus ditangani agar kenyamanan warga tetap terjaga.
“Penanganan banjir itu termasuk dalam program prioritas. Mungkin ada dampak dari pengurangan anggaran, tapi tidak akan signifikan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Rahmad menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Balikpapan tergolong tinggi dan cukup kuat untuk menopang keberlanjutan pembangunan.
Pada tahun 2025, PAD Balikpapan ditargetkan mencapai Rp1,35 triliun, dan naik menjadi Rp1,55 triliun pada 2026.
Dengan proyeksi tersebut, ia optimistis Pemkot Balikpapan mampu menjaga stabilitas fiskal sekaligus melanjutkan pembangunan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.
“Yang paling penting, kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan penanganan banjir harus tetap berjalan. Itu komitmen kami,” pungkasnya. (adv)
