ARUSBAWAH.CO -  Proses seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan publik.

Kritik terbaru datang dari internal DPRD Kaltim sendiri, tepatnya dari anggota komisi terkait di Karang Paci, Damayanti, yang menilai mekanisme seleksi jauh dari prinsip transparansi.

Damayanti menyebut proses yang berjalan saat ini terkesan tertutup dan tidak memberikan ruang proporsional bagi seluruh fraksi untuk menyampaikan pertimbangan terkait nama-nama calon anggota KPID.

“Kami sangat kecewa terhadap keputusan yang dikeluarkan teman-teman panitia dalam hal ini Komisi I,” ujarnya.

Fraksi Tidak Dilibatkan, Proses Terkesan Elitis

Menurut Damayanti, sejumlah fraksi di parlemen daerah tidak menerima konfirmasi maupun kesempatan untuk ikut memberikan masukan. Kondisi ini memunculkan kesan bahwa proses seleksi hanya dikerjakan oleh kelompok tertentu.

“Padahal Ketua Komisi I itu kan dari PKB. Lucu sekali, dari tujuh fraksi yang ada di DPRD ini kok malah kami yang tidak dapat konfirmasi apa-apa,” tegasnya.

Ia menilai persoalan ini bukan sekadar masalah administrasi, tetapi menyangkut etika kelembagaan. Prosedur internal yang seharusnya berjalan sesuai tata tertib justru diabaikan.