ARUSBAWAH.CO - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) resmi menandatangani perjanjian kerja sama dengan empat bank penyalur untuk memberikan pembebasan biaya administrasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Program ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghasilan setara Upah Minimum Regional (UMR) sekitar Rp4 juta.
Dengan kebijakan tersebut, masyarakat dapat mengakses rumah layak huni dengan kisaran cicilan sekitar Rp1,2–1,3 juta per bulan.
Empat Bank Jadi Penyalur Program
Ada empat bank yang dilibatkan dalam kerja sama strategis ini, yaitu:
- Bankaltimtara
- Bank Mandiri
- Bank BTN
- Bank BTN Syariah
Penandatanganan dilakukan bersama jajaran pimpinan provinsi, mulai dari Gubernur Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Seno Aji, Sekretaris Daerah, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan pihak bank penyalur.
Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa program KPR tanpa biaya administrasi ini merupakan bagian dari tujuh program prioritas kampanye yang pernah ia janjikan bersama Wakil Gubernur Seno Aji.
“Pada saat kita berkampanye, ada tujuh program prioritas. Salah satunya menggratiskan biaya administrasi. Hari ini kami wujudkan untuk seluruh masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Rudy, Rabu (20/8/2025).
Menyelesaikan Backlog Perumahan
Data Pemprov Kaltim mencatat ada sekitar 60 ribu rumah yang membutuhkan penanganan segera, sementara backlog perumahan mencapai 250 ribu unit. Kondisi ini menjadi tantangan besar yang harus segera ditangani pemerintah provinsi.
Melalui program ini, Pemprov Kaltim akan berkolaborasi dengan para pengembang untuk menghadirkan rumah dengan biaya administrasi terjangkau, sehat, dan layak huni.
“Intinya, biaya administrasi ditanggung oleh pemerintah provinsi Kalimantan Timur di seluruh wilayah,” tegas Rudy.
Program ini menargetkan masyarakat rentan yang jumlahnya diperkirakan mencapai 177 ribu jiwa. Kelompok sasaran utama mencakup petani, melayan, ojek online, hingga pekerja informal. (adv)
