ARUSBAWAH.CO - Proses pengumpulan data untuk Program Desa Presisi di Desa Teluk Dalam, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim), berhasil diselesaikan pada 9 Oktober 2024, setelah memulai pendataan sejak 30 Agustus 2024.
Kasi Pemerintahan Desa Teluk Dalam, Agus Maulana, mengungkapkan bahwa pendataan yang melibatkan 12 enumerator tersebut bukan tanpa kendala, terutama menghadapi apatisme sebagian masyarakat yang menganggap pertanyaan dalam survei terlalu privat.
Program Desa Presisi, yang bertujuan untuk mengumpulkan data spasial, sosial, dan ekonomi secara rinci, memberikan tantangan tersendiri bagi petugas di lapangan.
Agus menjelaskan bahwa masyarakat sempat merasa risih dengan sekitar 250 pertanyaan yang diajukan, meskipun proses pendataan dilakukan dengan dukungan teknologi online.
“Bagi sebagian warga, hal ini masih dianggap tabu dan terlalu mengarah ke ranah privasi, mereka takut datanya disalahgunakan,” ungkapnya pada Kamis, (31/10/2024).
Meski sempat mengalami apatisme dari masyarakat, keseluruhan pengumpulan data berhasil didapatkan dengan baik dan lancar.
Desa Teluk Dalam menjadi salah satu desa yang terlibat dalam program ini setelah melaksanakan pelatihan pada 29 Agustus 2024 di Kantor Desa Loa Lepuh.
Namun, meskipun telah dipersiapkan, kendala teknis juga turut memperlambat proses pengumpulan data, terutama karena jaringan internet yang tidak stabil di wilayah tersebut.
Koordinasi yang baik antara enumerator, aparat desa, dan tim dari Universitas IPB sebagai pendamping program tetap terjaga, meski waktu pendataan yang seharusnya selesai dalam 20 hari harus molor hingga lebih dari satu bulan.
“Kami memastikan bahwa data yang terkumpul sesuai dengan kondisi di lapangan dan benar-benar mencerminkan situasi masyarakat,” tambah Agus.
Agus berharap, data yang terkumpul ini nantinya dapat mempermudah administrasi desa, terutama untuk kebutuhan data penduduk yang diperlukan oleh kecamatan maupun kabupaten.
“Kami berharap juga, hasil dari program Desa Presisi ini akan sangat bermanfaat bagi keberlanjutan administrasi desa dan pelayanan masyarakat,” imbuhnya.
Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan DPMPD Kaltim, Aswanda menuturkan nantinya data ini dapat dipergunakan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal memberikan bantuan tepat sasaran.
“Kami sudah memberikan arahan bahwa data sebenarnya dari dilapangan melalui progran desa presisi itu seperti ini, jangan sampai nanti bantuan atau kebijakan pemerintahan tidak tepat sasaran, misal lokasi A tidak membutuhkan semenisasi padahal dibutuhkan,” pungkasnya. (adv)
